TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Minat warga Pamekasan untuk menjadi anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa, di Pamekasan, pada Pemilu serentak 2024 yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU Pamekasan, benar-benar membludak, yakni sabanyak 3.175 orang.

Namun dari hasil verifikasi administrasi, yang dinyatakan lolos sebagai calon anggota PPS sebanyak 2.625 orang. Sedang yang tidak lolos sebanyak 550 orang. Dan dari 2.625 peserta yang lolos administrasi, terdiri atas laki-laki sebanyak 2.267 orang dan perempuan sebanyak 358 orang.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi (Permas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Pamekasan, Fathor Rachman, kepada SURYA, Jumat (6/1/2023) mengatakan, dari 550 orang yang dinyatakan tidak lolos administrasi, sebagian besar tidak melampirkan berkas surat keterangan sehat. Sisanya, ada yang masih jadi anggota partai politik dan tidak menyetor berkas.

Menurut Fathor, surat keterangan sehat yang harus dilampirkan ini, selain surat keterangan sehat yang selama ini sebagai persyaratan, juga ada surat keterangan sehat yang khusus. “Surat keterangan sehat yang diminta sesuai aturan, berupa hasil lab tekanan darah, gula darah dan kolesterol. Rupanya, banyak di antara peserta yang tak lolos verifikasi itu lantaran tidak menyertakan surat keterangan hasil lab tadi,” ungkap Fathor Rachman.

Menurut Fathor, karena peserta yang mendaftar PPP ini jumlahnya di luar dugaan, maka untuk pelaksanaan tes tulis manual akan digelar di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan, pada Senin (9/1/2023), pada pukul 09.00 hingga selesai atau selama 90 menit.

Baca juga: Kasus Polisi Ajak Teman Gagahi Istri Sendiri dan Pesta Narkoba, Polda Jatim : Pelaku Bisa Bertambah

Dikatakan, karena pesertanya membludak, maka untuk seluruh peserta tes ini membutuhkan sebanyak 66 ruangan. Tiap ruangan berisi 40 orang. Agar memudahkan peserta mencari ruangan tempat tes, masing-masing kecamatan itu beda ruangannya. Misalnya, di lokal A, Kecamatan Pamekaan. Lokal B, Kecamatan Tlanakan.

Dijelaskan, walau ini tes tulis dan duduknya antara peserta dengan peserta lainnya berdekatan, tidak akan bisa saling contek. Karena soalnya model A dan B. “Jadi antara peserta satu dengan peserta yang disampingnya, soal yang diberikan tidak sama. Sehingga tidak bisa saling menyontek,” kata Fathor Rachman.

Diungkapkan, dalam tes tulis ini akan melibatkan seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk membantu mengawasi jalannya pelaksanaan tes tulis. Begitu juga nanti ketika tes wawancara selama tiga hari, akan melibatkan anggota PPK. Tugasnya melakukan wawancara kepada peserta dan memberikan penilaian, tapi yang berhak untuk meluluskan tetap komisioner KPU berdasarkan rapat pleno.

Ditegaskan, untuk menghindari adanya kepentingan dan kecurigaan, serta kemurnian dalam penilaian, penempatan anggota PPK ini diacak. Misalnya, anggota PPK dari wilayah pantura, diberi tugas mewawancarai calon perserta PPS dari wilayah selatan. “Artinya, PPK Kota, mewancarai calon peserta PPS dari kecamatan lain. Dan semuanya tetap di bawah pengawasan komisioner KPU,” tambah Fathor Rachman.