TRIBUNMADURA.COM - Menjelang tahun politik 2024, informasi hoaks menjadi hal yang patut diwaspadai.

Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Sri Handoko Taruna menyebut jika pada tahun 2023 dan 2024 suhu politik di daerah naik.

Hal ini membuat informasi hoaks bisa memecah belah masyarakat di tengah suhu politik yang kian menghangat.

"Masyarakat akan terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok, sehingga berpotensi menimbulkan sebuah konflik," ungkapnya saat membuka Rakor Kesbangpol peningkatan peran forkopimda dalam sukses pemilu 2024, di Surabaya, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Bupati Pamekasan Imbau Masyarakat Hati-Hati Bermedia Sosial, Minta Tak Sebarkan Informasi Hoaks

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Ia menjelaskan juga tentang fungsi kewaspadaan dini dan cegah dini dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum perlu ditingkatkan.

"Semua unsur harus memiliki komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Jangan ada upaya memberikan informasi hoax yang berpotensi menimbulkan gesekan dan memecah belah masyarakat. Bila ada permasalahan, agar dikoordinasikan dengan pihak terkait," imbuhnya.

Sri Handoko menjelaskan pentingnya sinergitas yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, serta KPU dan Bawaslu.

"Di sini pentingnya saling memahami akan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen bangsa," tambahnya.

Penghambat dalam fungsi koordinasi dan konsolidasi erat kaitannya dengan pengikisan ego sektoral yang harus segera diselesaikan. 

Sri Handoko menambahkan dengan demikian akan lebih mudah tercipta suatu kondisi kerjasama yang baik dalam upaya suksesnya Pemilu 2024 khususnya di Provinsi, Kabupaten/Kota Jawa Timur. 

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto mengatakan jelang pemilu Bakesbang daerah perlu melakukan pemetaan kerawanan untuk mengantisipasi konflik.

"Tiap bulan daerah perlu membuat Pemetaan kerawanan, antisipasi konflik.

Terutama di Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Kebetulan pas bersamaan dengan Pilkades bangkalan mudah2an tidak jadi residu pilpres 2024. Untung diundur, Tolong diantisipasi," jelasnya.

Eddy juga mengingatkan sejumlah kerawanan lain yang berpotensi pada kerusuhan.

"Konflik perguruan silat juga perlu diantisipasi, terutama Madiun dan sekitarnya. Karena sebagian dari mereka atau pimpinan menjadi calon, sehingga  jangan sampai hal ini dikaitkan dengan perguruan silat, sehingga muncul kerawanan," terangnya.

Menurutnya, sosialisasi  menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi kerawanan jelang Pemilu. 

"Ini tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu. Kesbangpol juga perlu membantu sosialisasi. Misalnya Sabtu Minggu di pesantren maupun di sekolah,bisa lewat daring," sarannya.