Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menemui perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Rabu (9/8/2023).

PKL yang berjualan di area Sae Rassah, Jalan Dirgahayu tersebut menyampaikan beberapa aspirasi perihal menejemen Sae Rassah setelah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. 

Hal itu demi keberlangsungan perekonomian di daerah tersebut.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Pemkab Pamekasan, terutama kepada bapak bupati yang telah memfasilitasi kami supaya bisa berjualan dengan aman dan nyaman," ujar Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Pamekasan, Madura, Nur Faisal.

Baca juga: Pemkab Pamekasan Minta PKL Hindari Zona Terlarang, Minta Manfaatkan Food Colony

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Menurut Faisal, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Pemkab Pamekasan terkait lokasi Sae Rassah, salah satunya pembayaran listrik yang dibebankan kepada pedagang terlalu besar berbeda dengan sebelumnya.

"Oleh karena itu, kami telah koordinasi dengan pihak PLN, solusinya KWH diubah dari pasca bayar ke prabayar, kami berharap ini diganti agar beban pedagang tidak tinggi. Karena hasil komunikasi kami dengan PLN, perubahannya gratis," terangnya.

Kemudian, tambah dia, pedagang menginginkan pagar Sae Rassah di bagian utara segera dibangun, karena dalam sebulan terakhir pedagang banyak yang kehilangan tabung gas, dan beberapa perabotan lain. 

Salah satunya diduga akibat tidak adanya pagar tersebut.

"Kami sampaikan kepada teman-tema agar ada penjagaya, biar pedagang yang bayar sendiri. Karena selama ini memang PKL Sae Rassah biasa mandiri. Kemudian, kami ingin sampaikan bahwa teman - teman PKL Sae Rassah ini sudah 50 persen mengurus izin, dan sudah mendapat setifikat halal," tutur dia.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan pedagang membicarakan secara detail manajemen Sae Rassah demi kenyamanan bersama. 

Mengingat, aspirasi yang disampaikan pedagang berkaitan dengan manajemen yang perlu perbaikan.

"Saya melihat poinnya satu, keywordnya manajemen saja. Tentang listrik, pedagang, pagar, dan yang lainnya tentang manajemen saja. Karena urusannya manajemen, maka diskusinya manajemen, bukan yang lain-lain. Sehingga, nanti penyelesaiannya utuh, tidak satu-satu," ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpesan agar OPD terkait tidak harus menunggu ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan yang disampaikan pedagang.