Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Masyarakat saat ini sudah menanti beropetasinya dua sisi pembanguanna pelabuhan wisata Talango- Kalianget yang sudah rampung 2024.

Sayangnya, proyek yang dibangun sejak tahun 2021 menghabiskan dana miliaran rupiah itu hingga saat ini belum bisa difungsikan dan dirasakan manfaatnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep Wiwid Harjo Yudanto mendesak pemerintah daerah segera memfungsikan tambat labuh yang sudah dibangun dua sisi agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Proyek pembangunan tambat labuh atau pelabuhan wisata yang sudah dibangun dua sisi di pelabuhan talango- kalianget itu kata Wiwid Harjo Yudanto, bukan anggaran yang sedikit. Namun, pemerintah membangunnya dengan anggaran miliaran.

"Oleh karena itu, kita mendesak kepada Disperkimhub (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan) untuk segera memfungsikan tambat labuh yang sudah dibangun dua sisi antara pelabuhan kalianget dan talango," tegasnya melalui TribunMadura.com pada Rabu (29/1/2025).

Sebagaimana konsep awal lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membangunan tambat labuh dua sisi antara pelabuhan Talango - Kalianget yang dimulai sejak 2021 dan baru tuntas 2024.

Anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit, dan proyek tersebut dilakukan tiga tahap.

Pada tahun anggaran 2021 khusus pelabuhan wisata kalianget menggunakan dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.521.421.935.

Dilanjutkan tahun 2022 menggunakan APBD Sumenep sebesar Rp 1.310.490.151.

Meski mendapatkan dua pengalokasian anggaran, pelabuhan wisata tersebut belum juga dioperasikan di 2023.

Penyebabnya, karena panjang dermaga masih kurang. Sehingga pada tahun 2024 kembali dianggarkan melalui APBD Sumenep sebesar Rp 1.043.712.759.

Untuk pelabuhan sisi Kecamatan Talango pada 2022 dibangun tambat labuh dengan dana senilai Rp 1.275.140.289. Sumber anggarannya dari APBD Sumenep 2022.

"Tambat labuh dua sisi pelabuhan ini harus segera dioperasikan, sebagaimana konsep awal sebagai pelabuhan wisata," terang politisi DPC PKS Sumenep ini.

Jika dibiarkan terbengakalai lanjutnya, anggaran tersebut dinilai mubazir dan sia-sia dibangun.