Pernyataan bernada kritis itu tidak lepas dari banyaknya narasumber yang dihadirkan hanyalah rekan sejawat, bukan pakar atau akademisi dengan kualifikasi memadai.

Menurutnya, jika pelatihan dibiayai dari dana publik dan berstatus berbayar, seharusnya narasumber minimal bergelar S3 (doktor) dan memiliki pengalaman akademik atau praktis yang memadai.

“Jika hanya menghadirkan narasumber sesama guru sebagai fasilitator, lebih baik kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat KKG atau MGMP tanpa memerlukan biaya yang besar,” beber Suraji.

Ia kemudian mengambil perbandingan sistem pendidikan di Finlandia yang menjadi panutan dunia di bidang pendidikan yang sangat menekankan pada penelitian, refleksi, dan praktik nyata.

Finlandia disebutnya mengizinkan hanya 10 persen dari lulusan terbaik untuk masuk jurusan pendidikan guru.

Semua guru diwajibkan menempuh pendidikan magister (S2) sebagai syarat untuk mengajar, termasuk di tingkat sekolah dasar.  

Selain itu, lanjut Suraji, pelatihan guru di Finlandia diselenggarakan berdasarkan kebutuhan guru itu sendiri.

Dengan format kolaboratif yang tidak dipaksakan, tanpa beban administratif, tidak ada tugas LMS, unggahan file, atau laporan naratif yang menguras energi tanpa memberikan hasil pembelajaran yang sepadan.

Karena sosok guru diperlakukan sebagai profesional yang memiliki kepercayaan.

“Sistem pendidikan di negara unggul seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan telah lama meninggalkan pendekatan pelatihan massal yang seragam."

"Mereka lebih memilih model pelatihan berbasis kebutuhan lokal, refleksi sejawat, mentoring profesional, dan waktu yang cukup untuk belajar."

"Tidak ada beban tugas administratif yang hanya mengukur kehadiran atau kepatuhan,” tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan disebut Suraji sejatinya tidak kekurangan kebijakan yang baik.

Namun, kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan semangat dan substansi yang sama di tingkat teknis akan gagal mencapai tujuannya.

Karena itu, Suraji menekankan perlunya reformasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan pelatihan guru.