Kemenag Bangkalan Pastikan Transformasi BP Haji Tak Ganggu Pelayanan Calon Jemaah Haji dan Umrah

"Termasuk beberapa syarat yang dibutuhkan bagi mereka jemaah haji yang sudah masuk kuota tahun 2026 untuk mempersiapkan diri dalam pembuatan paspornya,” paparnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, BP Haji selama ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden.

Tugas utamanya yakni menyelenggarakan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

Transformasi dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan jemaah.

Berikut beberapa perubahan krusial yang disepakati dalam revisi UU:

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, BP Haji akan bertransformasi menjadi kementerian agar lebih fokus menangani persoalan haji dan umrah secara menyeluruh.

Selain itu, pengurangan kuota petugas haji daerah di mana Pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak menghapus petugas haji daerah, Namun jumlahnya akan dikurangi agar tidak membebani kuota jemaah.

“Masalah pejabat dan petugas, kami masih menunggu informasi lebh lanjut karena hingga saat ini kami masih berstatus pegawai Kemenag."

"Masalah nanti apakah ada rekrutmen atau pengalihan sebagian staf dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah,  kami belum ada petunjuk,” tutur Wafi.  

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya terutama yang bertugas di seksi PHU tetap memberikan pelayanan karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab di pelayanan haji.

Dengan harapan tidak menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat calon jemaah haji.   

“Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan ibadah haji dan umrah tetap berjalan sukses tanpa kendala apapun."

"Semua jemaah haji bisa puas melaksanakan ibadahnya, sehingga mereka bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan predikat haji yang mabrur,” pungkas Wafi.