DPUPR dan Dinas Perikanan Sampang Kini Punya Nahkoda Baru

Ringkasan Berita:

• Bupati Sampang menunjuk dua Plt kepala dinas untuk memastikan stabilitas pemerintahan awal 2026.
• Siti Muatifah menjadi Plt Kepala DPUPR dan Fajar Sidiq menjabat Plt Kepala Dinas Perikanan, efektif mulai 1 Januari 2026.
• Penunjukan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca purna tugas pejabat lama dan menjaga kelancaran pelayanan publik.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil di awal tahun 2026, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengambil langkah strategis dengan menunjuk dua pelaksana tugas (Plt) kepala dinas pada sektor vital.

Terhitung mulai 1 Januari 2026, posisi pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang resmi diisi oleh pejabat baru berstatus pelaksana tugas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat, mengatakan bahwa Siti Muatifah dipercaya mengemban amanah sebagai Plt Kepala DPUPR.

Siti Muatifah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di DPUPR. 

"Penunjukan ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan program yang sedang berjalan," ujarnya, Senin (5/1/2026).

Sementara, jabatan Plt Kepala Dinas Perikanan kini dipegang oleh Fajar Sidiq, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan. 

Baca juga: Tujuh SPPG di Sampang Mandek, Pencairan Dana dari BGN Menjadi Kendala

Penunjukan tersebut dinilai sebagai langkah tepat karena yang bersangkutan telah memahami secara teknis dan administratif kondisi internal dinas.

Arif menjelaskan, penunjukan dua Plt kepala dinas ini dilakukan menyusul pejabat definitif sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas per akhir Desember 2025.

"Ini murni untuk mengisi kekosongan jabatan agar tidak terjadi stagnasi pelayanan publik, terutama di sektor infrastruktur dan perikanan yang menjadi prioritas daerah," terangnya.

Dia berharap, dengan adanya Plt kepala dinas, seluruh program kerja yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2026 dapat tetap berjalan sesuai target tanpa terkendala persoalan administratif.

"Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, meskipun jabatan masih bersifat pelaksana tugas," pungkasnya.