BGN Revisi Jumlah SPPG Suspend, Bangkalan Menyusut Jadi 11 Dapur MBG Stop Beroperasi Sementera

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional menangguhkan sementara 11 dapur SPPG program MBG di Kabupaten Bangkalan selama 30 hari.
• Penangguhan SPPG dipicu belum terpenuhinya SLHS dan IPAL sesuai standar operasional dapur MBG.
• Satgas MBG Bangkalan sarankan setiap menu diberi label harga demi transparansi anggaran.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Surat Perubahan I Pemberhentian Sementara (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur.

Dari total sejumlah 788 SPPG pada surat pertama, kini menyusut sebanyak 213 SPPG suspend, 11 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu di antaranya beroperasi di Kabupaten Bangkalan, Madura. 

Surat pertama BGN tentang Pemberhentian Operasional Sementara bernomor 841/D.TWS/03/2026 Jakarta, 10 Maret 2026 menyebutkan, terdata sebanyak 34 SPPG di Kabupaten Bangkalan belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum terpenuhinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setelah melampaui 30 hari sejak SPPG beroperasional, serta tidak adanya tempat tinggal untuk kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.

"Per tanggal 13 Maret 2026 ada verifikasi ulang dari BGN, maka Kabupaten Bangkalan hanya tinggal 11 SPPG yang sementara pengoperasiannya ditunda terlebih dahulu selama 30 hari. Sebelumnya jumlahnya memang 34 SPPG," ungkap Satgas MBG Pemkab Bangkalan, Bambang Budi Mustika, Jumat (13/3/2026). 

Ia berharap kepada 11 SPPG yang operasional diberhentikan sementara untuk secepatnya mengurus SLHS sehingga para penerima manfaat bisa kembali menerima MBG. 

Data yang dihimpun Satgas MBG Pemkab Bangkalan, 11 SPPG itu terdiri dari SPPG Pangeranan 3, SPPG Galis Paka'an Laok, SPPG Konang Bandung, SPPG Konang 2, SPPG Sepulu, SPGG Sepulu 2, SPPG Tanah Merah Dajah, SPPG Tanah Merah Dajah 2, SPPG Tanjung Bumi Macajah, dan SPPG Tanjung Bumi Macajah 2. 

Baca juga: Setahun Program MBG Berjalan di Bangkalan, Anggota DPRD Jatim Dorong Evaluasi Secara Menyeluruh

"Ada yang hanya punya SLHS, ada yang hanya IPAL saja, atau keduanya tidak ada, kami imbau secepatnya melengkapi sebelum jangka waktu 30 hari ini," tegas Bambang. 

Mitra SPPG Kamal II Telang, Kabupaten Bangkalan, Hasbul Hariady mengungkapkan, pihaknya mengaku kaget dan langsung merespons dengan berkirim surat ke BGN setelah dapur MBG yang dikelola termasuk dalam 34 SPPG suspend. 

"Dapur kami belum beroperasi satu bulan, sementara dalam surat pertama BGN menyampaikan suspend diberlakukan bagi dapur-dapur SPPG yang sudah berjalan lebih dari satu bulan namun belum melengkapi SLHS dan IPAL," ungkap Hasbul kepada TribunMadura.com. 

Ia menjelaskan, pihaknya telah mengajukan surat permohonan pendaftaran SLHS ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada 3 Maret 2026.

Baca juga: Perputaran Uang MBG di Sampang Tembus Rp 2,8 M per Hari, Satgas Ingatkan SPPG Utamakan Mutu Gizi

Bahkan dapur SPPG Kamal Telang telah mendapatkan bimbingan tekns pada 11 Maret 2026 serta telah dilakukan uji sampel air dan sampel makanan. 

"Setelah kami mengajukan surat permohonan, alhamdulillah ada surat revisi dari BGN. Akhirnya dapur kami tidak ter-suspend karena saat ini kami masih menunggu terbitnya dokumen SLHS," pungkas Hasbul.

Satgas MBG Bangkalan Sarankan Tiap Menu Dipasang Label Harga 

Gelombang sorotan hingga saat ini masih mewarnai perjalanan program MBG.

Mulai dari persoalan kualitas menu MBG hingga transparasi anggaran dalam penyajian setiap menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat.