Cara Jawa Timur Perkuat Ketahanan Siber Jadi Perbincangan Nasional, Fokus Pembentukan TTIS Kabupaten

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dari BSSN sebagai provinsi ke-8 di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota
• Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keberadaan TTIS penting untuk respons cepat terhadap ancaman siber dan memastikan pelayanan publik yang aman dan berkelanjutan
• Penguatan ekosistem keamanan digital menjadi bagian integral dari agenda transformasi digital

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA– Cara Jawa Timur perkuat ketahanan siber mendapatkan apresiasi.
 
Komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat ketahanan dan keamanan siber di Kabupaten dan Kota se-Jatim mendapat apresiasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Apresiasi tersebut berupa penghargaan untuk Jawa Timur sebagai Provinsi ke-8 di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor pemerintahan di seluruh kabupaten/kota, yang diserahkan dalam rangkaian acara Pengukuhan TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahap II Tahun 2025 di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Senin (27/10).

Penyerahan penghargaan secara langsung oleh Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timir Khofifah Indar Parawansa.

Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menuntaskan pembentukan TTIS di daerah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman siber di lingkungan pemerintahan.

“Alhamdulillah, apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan dan keamanan siber daerah. Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapsiagaan, kolaborasi, dan tata kelola yang tangguh,” ujarnya di Surabaya, Senin (27/10).

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keberadaan TTIS di setiap kabupaten/kota merupakan langkah strategis untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap potensi ancaman serta insiden siber yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Transformasi digital di pemerintahan harus berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan siber. Karena itu, penguatan ekosistem keamanan digital harus dimulai dari level daerah agar sistem pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menambahkan, sebagai provinsi yang adaptif terhadap transformasi digital, Jawa Timur menempatkan keamanan siber menjadi bagian integral dari agenda digital governance dan reformasi birokrasi berbasis teknologi. Menurutnya, semangat keamanan siber sejalan dengan nilai-nilai “JATIM BISA”, yakni Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.

"Jawa Timur terus berupaya menjadi provinsi yang berdaya dengan memperkuat kapasitas dan kemandirian dalam mengelola keamanan siber serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi," ungkapnya.

Pada saat yang sama, ekosistem inklusif juga dibangun dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah, kabupaten/kota, hingga masyarakat digital dalam menjaga ruang siber yang sehat, aman, dan produktif.

Semangat sinergis menjadi fondasi penting dalam kolaborasi antara Pemprov Jatim, BSSN, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem keamanan siber yang terintegrasi dan responsif terhadap setiap ancaman.

Di sisi lain, karakter adaptif menjadi kekuatan Jawa Timur dalam menghadapi dinamika digital yang terus berkembang, termasuk dalam memperkuat regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perlindungan data publik.

“Semangat JATIM BISA inilah yang menjadi dasar penguatan tata kelola keamanan siber di daerah. Kita ingin setiap langkah transformasi digital di Jawa Timur berlandaskan pada prinsip berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam pengukuhan tahap II ini, empat daerah mewakili Jawa Timur. Antara lain, Kota Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro (hadir secara luring), serta Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang (hadir secara daring). Selain Jawa Timur, provinsi lain yang turut menerima apresiasi BSSN antara lain Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Kalimantan Timur.