Usai Dilantik Khofifah-Emil Tak langsung ke Grahadi, Malah Menuju KPK, Ada Apa?
Usai dilantik 13 Februari 2019 mendatang di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Usai dilantik 13 Februari 2019 mendatang di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak tidak akan langsung balik ke Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Namun Khofifah-Emil akan keliling ke sejumlah instansi hukum di ibu kota. Usai dari Istana Negara, keduanya dan tim akan bertolak ke kantor KPK.
Dan hari kedua, Khofifah dan Emil akan melanjutkan kunjungan ke BPK. Kunjungan ke instansi negara yang erat hubungannya dengan hukum itu dilakukan sebagai komitmen agar KPK dan BPK ke depan mengawal pemerintahan Jawa Timur yang bersih dan bebas korupsi.
• 32 Besar Piala Indonesia Tertunda Berulang Kali, Persinga Ngawi Ajukan Opsi Satu Leg Lawan Persebaya
• Bertemu dan Santap Sore Bersama Risma, Bukti Khofifah Tidak Baperan Dan Lebih Berpikir Rasional
"Usai pelantikan, kita rencananya ke KPK. Balik ke Surabaya insyalllah hari Kamisnya, setelah kita kunjungan ke BPK," kata Khofifah, Senin (11/2/2019).
Kunjungan tersebut dilakukan juga dalam rangka ajang anjang sana Khofifah - Emil sebagai kepala daerah Jawa Timur yang akan memimpin lima tahun ke depan.
• Gus Ipul Bertemu Khofifah, Menjadi Keuntungan Tersendiri Bagi Khofifah Jelang Pelantikan
• Gus Ipul Bertamu ke Rumah Khofifah, Berikan Masukan Strategis untuk Jawa Timur
Setelah dari BPK baru rencananya Khofifah akan kembali ke Surabaya dan diarak oleh relawan, pendukung, muslimat dan syukuran di Grahadi.
Di sisi lain Jubir Tim Navigasi KH Zahrul Azhar As'ad mengatakan rencananya begitu dilantik, Khofifah dan Emil Dardak akan melakukan anjang sana ke sejumlah instansi pemerintah penegak hukum. Salah satunya KPK.
"Beliau ingin menekankan clean governance itu adalah yang utama. Maka beliau ingin beranjang sana salah satunya ke KPK dan beberapa pihak penegak hukum untuk meminta didukung dan dikawal ke depannya dalam menjalankan pemerintahan," urai Gus Hans. (Fatimatuz Zahroh)