Guru Tidak Tetap Resah Gaji Telat Hampir Sebulan, DPRD Surabaya: Gaji Tukang Sapu Aja Tidak Telat

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA- Sebanyak 954 Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengaajar di SD dan SMP negeri di Kota Surabaya resah. Hingga saat ini, mereka belum menerima honor mengajar atau gaji dari Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dindik).

Bulan Januari yang seharusnya mereka terima di akhir Januari hingga saat ini belum jelas dibayarkan kapan.

"Sampai ini bulan Februari mau berakhir juga belum gajian. Kasihan teman-teman GTT semua belum terima gaji," ungkap Koordinator GTT Surabaya Eko Mardiono, Jumat (22/2/2019).

• 2.476 Wanita Lamongan Jadi Janda di Tahun 2018, Faktor Ekonomi dan Orang Ketiga Jadi Pemicu

• Pemilih Millenial di Jawa Timur Capai 8,2 Juta Suara, Berpotensi Masih Terus Bertambah

• Prabowo-Sandi Sering Disambut Pendukung 01 di Jatim, TKD Jatim: Bukan Penghadangan Cuma Penyambutan

Eko banyak dicurhati rekan-rekannya karena para GTT itu menggantungkan pendapatan mereka dari mengabdi di sekolah negeri.

GTT yang mengajar di sekolah negeri baik SD maupun SMP negeri di Kota Surabaya berhak atas honor setara UMK. UMK Kota Surabaya Rp 3,9 juta.

Para pengajar di sekolah negeri itu berhak atas gaji UMK setelah mereka mengajar. Begitu akhir bulan atau paling lambat awal bulan berikutnya, mereka sudah menerima gaji melalui rekening.

• Nelayan Asal Pamekasan Tersambar Petir saat Mencari Ikan, Ternyata ini Penyebab Utamanya

• Gagal Salip Truk dari Kiri, Nahas Ibu Pengendara Scoopy ini Terlindas Truk Tronton

• Suara Ahmad Dhani di Sel Tak Bisa Gerus Jokowi-Maruf, Ketua TKD Jatim: Makanya Jangan Celometan

Namun 2019 ini, jika akhir Februari ini belum ditransfer berarti dua bulan GTT belum terima hak mereka.

Para GTT tidak tahu kenapa hak gaji mereka belum bisa dicairkan. "Kami senang gaji kami UMK. Cukup lah kalau untuk hidup di Surabaya. Mbok ya urusan gaji begini sebaiknya jangan ditunda-tunda," tambah Eko.

Begitu belum cair, Jumat sore kemarin para GTT di Surabaya dengan dikoordinasi Eko Mardiono yang juga Ketua Perkumpulan Honorer K2 Jatim menggelar pertemuan. Mereka berkumpul, mendesak agar Dinas Pendidikan mencairkan gaji mereka. 

Salah seorang GTT menuturkan bahwa untuk gaji tidak bisa ditunda-tunda karena kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda. Setiap bulan gaji itu sudah jelas akan dikemanakan.

"Untuk cicilan motor dan SPP anak. Ini yang wajib," ucap salah seorang GTT.

Karena gaji yang belum cair, terpaksa dadi para GTT itu mencari pinjaman. Apalagi ada yang SPP sekolah dan biaya kuliah anak juga harus dibayarkan. Belum lagi yang utama adalah transport dan uang saku anak-anak mereka. 

Eko menyebut bahwa saat ini semua GTT di Surabaya semuanya belum terima gaji. Dia berharap hak-hak normatif guru non-PNS ini segera dibayarkan. Minimal para GTT mendapat fasilitas dana talangan dari sekolah.

Namun dana kas bon itu tidak bisa dilakukan. Padahal menurut Eko, kas bon itu bisa mengurangi beban GTT untuk menutupi kebutuhan pokok terkait pembayaran listrik, cicilan motor, hingga bayar SPP anak. Harapannya sekolah meninjami separo gaji untuk kebutuhan tagihan dan biaya wajib tersebut. 

• Sudah Lama Direncanakan, Kabupaten Sampang Akan Bangun 6 UPTD untuk Optimalkan Pelayanan Masyarakat

• Konflik Nelayan Sumenep Berbuntut Panjang, Dua Pihak Nelayan Diminta Berdamai

• Dana Hibah Pengaspalan Senilai Rp 200 Juta, Pokmas Putra Pangelen Sumenep Dituding Tidak Transparan

Gaji Tukang Sapu saja Tak Pernah Telat