Utang BPJS Kesehatan di Jawa Timur Tembus Rp 2,7 Trilliun, Banyak Rumah Sakit yang Seret Operasional

Utang BPJS Kesehatan di Jawa Timur Tembus Rp 2,7 Trilliun, Banyak Rumah Sakit yang Seret Operasional

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Kementerian Keuangan segera mencairkan dana talangan BPJS Kesehatan untuk wilayah Jawa Timur.

Terutama setelah Pemprov Jawa Timur menerima adanya surat edaran BPJS Kesehatan Jawa Timur yang bakal menunda lagi pembayaran utang ke rumah sakit yang ada di Jawa Timur.

Padahal saat ini sudah hampir tiga bulan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran utang ke rumah sakit hingga tunggakannya mencapai Rp 2,7 trilliun.

Tentunya hal ini sangat mengganggu cashflow di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

"Terkait masalah BPJS Kesehatan, kami mengundang BPJS untuk audiensi, ini terkait adanya surat edaran dari BPJS Kesehatan, bahwa kemungkinan akan ada penundaan pembayaran rumah sakit rumah sakit dari peserta BPJS baik yang mandiri maupun yang PBI," kata Khofifah, Kamis (10/10/219).

• Kaesang Diwisuda, Mahasiswa Singapura Tak Tahu Kalau Kaesang Putra Presiden RI, Jadi Pusat Perhatian

• Ingin Punya Wajah Cantik Mulus, Nasib Gadis ABG Ngawi ini Berubah Total saat Melihat Motor di Sawah

• Bank Jatim Diduga Lakukan Pencucian Uang Nasabah, Massa Alpart Kepung Kantor DPRD Pamekasan

Menurut Khofifah, hal ini menjadi perhatian karena ada beberapa rumah sakit yang mengaku sudah dalam kondisi seret operasionalnya lantaran jumlah piutang di BPJS Kesehatan yang sudah ratusan miliar.

RSUD dr Soetomo Surabaya misalnya, per bulan ini, rumah sakit tipe A milik Pemprov itu memiliki dana ngendon di BPJS Kesejatan senilai Rp 390 miliar.

Dan cashflow yang ada hanya cukup untuk operasional rumah sakit hingga satu bulan setengah ke depan.

"Maka kami sebenarnya sudah berupaya. Saya sudah mengkomunikasikan ini dengan Wakil Menteri Keuangan dua kali.

Pertama saat saya tugas di Jakarta dan kedua saat beliau ke sini, saya juga sampaikan data-data piutang rumah sakit Jawa Timur di BPJS," kata Khofifah.

Mantan Mensos itu berharap, kondisi yang sekarang dihadapi rumah sakit yang membangun kerjasama dengan BPJS bisa dipahami pemerintah pusat.

Terlebih ke depan akan ada waktu penundaan pembayaran hingga dua bulan.

"Jadi mereka harus mendapatkan support. Tunggakan BPJS ke rumah sakit yang sudah terverifikasi kami harap agar segera bisa terbayarkan," ucapnya.

• Laga Madura United Vs Persib Bandung Disorot Tajam, Satgas Mafia Bola Selidiki Dugaan Wasit Berpihak

• 4 Tahun Ditinggalkan Suami yang PNS Begitu Saja, Wanita Kecamatan Raas Sumenep ini Mengadu ke Dinkes

• Dini Hari Keluar Dari Rumah Wanita, Pejabat di Lamongan ini Dihajar Warga Sendiri & Berlumuran Darah

Dari hasil komunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan, dikatakan Khofifah sebenarnya anggaran untuk dana talangan BPJS itu sudah ada.