Tolak JIIPE di Gresik Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Forkot Mengadu ke DPRD dan Politisi

Tolak JIIPE di Gresik Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ), Forkot Mengadu ke DPRD dan Politisi

TRIBUNMADURA.COM, GRESIK - Forum Kota ( Forkot ) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gresik, Selasa (12/11/2019).

Kedatangan mereka meminta para wakil rakyat untuk menolak perubahan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ).

Forkot ditemui langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani didampingi Ketua Komisi III, Asroin dan Ketua Komisi IV Khoirul Huda di ruang rapat Komisi I DPRD Gresik.

Ketua Forkot, Haris Faqih mengatakan kedatangannya ke gedung dewan untuk menindaklanjuti aksi di depan JIIPE beberapa hari yang lalu.

Mereka mendorong DPRD untuk ikut menolak JIIPE menjadi KEK.

"Kita mendorong DPRD menolak, bahwa JIIPE belum layak jadi KEK," ujarnya.

Alasannya, sejumlah permasalahan di JIIPE belum bisa diberesi tetapi sudah mengajukan menjadi KEK.

"Diantaranya rekrutmen tenaga kerja lokal dan beberapa efek lingkungan JIIPE," terang Haris Faqih.

Menurutnya, JIIPE sudah pernah diundang dalam diskusi terbuka namun tidak pernah hadir.

"Nantang buka-bukaan data tapi diundang tidak mau hadir," ujar pria yang kerap disapa Bogel ini.

Bogel menegaskan, sampai kapanpun Forkot menolak JIIPE menjadi KEK. Jika belum ada respon hingga dua pekan kedepan pihaknya akan menggelar aksi.

"Kita akan bangun tenda dan galang tanda tangan di sudut kota," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengaku telah menerima surat dan menemui Forkot terkait penolakan kawasan JIIPE menjadi KEK.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyerapan tenaga kerja khusus warga Gresik.

"Kepentingan masyarakat menjadi perhatian kami," kata dia.

Disinggung apakah akan memanggil pihak JIIPE. Gus Yani mengaku belum ada rencana untuk melakukan pemanggilan.

"Belum, belum ada," tutup Fandi Akhmad Yani.