Breaking News:

Berita Sampang

Iuran BPJS Akan Naik, Pemkab Sampang Siap Gelontor Dana Rp 50 M untuk Masyarakat Kurang Mampu

Hal itu bertujuan, untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam mengikuti pelayanan BPJS, yang mana pertanggal 1 Januari 2020 iuran BPJS akan naik

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Kantor Pelayanan BPJS Sampang, Jalan Syamsul Arifin Kecamatan/Kabupaten Sampang, Jumat (29/11/2019). 

Iuran BPJS Akan Naik, Pemkab Sampang Siap Gelontor Dana Rp 50 M untuk Masyarakat Kurang Mampu

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Bupati Sampang telah menganggarkan dana puluhan miliar untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sampang, Madura.

Hal itu bertujuan, untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam mengikuti pelayanan BPJS, yang mana pertanggal 1 Januari 2020 iuran BPJS akan mengalami kenaikan.

Namun dalam perealisasian anggaran tersebut, Bupati Sampang, Slamet Junaidi masih menunggu regulasinya.

"Anggarannya sudah saya siapkan sebesar Rp 50 Miliar, tapi karena ini melibatkan pemerintahan sehingga harus menunggu regulasinya," kata Slamet Junaidi kepada TribunMadura.com, Jumat (29/11/2019).

Ia menambahkan, beberapa hari yang lalu pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak BPJS setempat.

"Jadi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya Sampang akan terus dilakukan," tuturnya.

Sementara, Komisi II Anggota DPRD Sampang, Agus Khusnul Yaqin menyarankan, dalam perealisasian anggaran tersebut, yang harus mengelolanya adalah Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri agar mampu mengontrol dan memonitor.

"Sedangkan untuk kerja sama dengan BPJS perlu dikaji ulang, dengan maksud penerima manfaat ditata ulang dengan beberapa katagori dan kriteria," katanya.

"Pembayarannya pihak rumah sakit bisa mengklaim ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, dengan menyetorkan Nota Pencairan Dana (NPD) berapa yang harus dibayarkan," imbuh dia.

Tidak hanya itu, pihaknya menambahkan, dalam perealisasiannya perlu juga didata ulang dengan lebih selektif agar penerima manfaat dapat tepat guna serta tidak meleset dari sasaran.

"Jika tidak selektif dikhawatirkan penerima manfaat adalah orang yg tidak semestinya," tegasnya.

Kencani Bu Guru di Hotel saat Peringatan Hari Guru Nasional, Pak Guru Tewas ketika satu Jam Berduaan

Kisah Cinta Bak Sinetron, Kakek Radi Asal Madiun Punya 11 Istri ini Akhirnya Persunting Janda Muda

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved