Honor Dokter Tak Dibayar Lima Bulan, Wali Kota Surabaya Risma Bereaksi Keras ke BPJS Kesehatan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ( Risma ) mengirimkan surat tagihan resmi atas tunggakan utang BPJS Kesehatan ke Pemkot Surabaya.

Klaim dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya atas layanan BPJS Kesehatan sebesar Rp 62,4 miliar hingga saat ini belum terbayar. 

"Sampai Bu Wali ( Risma ) menagih mengirimkan surat resmi empat kali ke BPJS Kesehatan.

Namun hingga akhir Desember kemarin belum juga terbayar," kata Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita, Senin (6/1/2020).

Dua RS milik Pemkot Surabaya yakni RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Darma Husada (BDH) selama 2019 kemarin melayani setiap pasien BPJS Kesehatan.

Baik pasien yang masuk Program PBI (penerima bantuan iuran) maupun mandiri.

• Cara Licik Pegawai Restoran Berbuat Dosa Kepada Pelanggan di Toilet, Pakai Cara yang Tak Biasa

• Sudah menjadi Soulmate, Pria Tulungagung ini Malah Menusuk Teman Akrab dari Belakang karena Nafsu

Keduanya mengajukan klaim ke BPJS agar perputaran uang di RS plat merah itu bisa berjalan lancar.

Namun karena selama 2019 nunggak puluhan miliar, kondisi ini bisa mengancam keberlangsungan perputaran uang pada 2020 ini. 

Piutang-piutang BPJS Kesehatan itu ada yang klaim rawat jalan, obat, hingga jasa dokter dan perawat. Ada yang sejak Mei belum terbayarkan.

Ada pula klaim sejak Agustus 2019. Sebelumnya total klaim dari dua RS itu sebesar Rp 72 miliar.

Akibat tunggakan klaim RS tersebut, cash flow keuangan rumah sakit terganggu, terutama untuk beli obat.

Selain itu, jasa layanan dokter juga bermasalah. Akibatnya honor jasa layanan dokter dan perawat belum terbayar sampai sekarang. 

Lima bulan, honor dokter dan perawat di Surabaya tidak dibayarkan.

Kondisi ini karena dana untuk visitasi dan jasa layanan di rumah sakit itu juga diambilkan dari klaim BPJS.

• Pasutri Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Samping Kantor Gubernur Jatim Tinggalkan 2 Anak: Mau Pulang

• Bocoran Serial Komik One Piece Chapter 968, Kisahkan Runtuhnya Klan Kozuki dan Rahasia One Piece

Dinkes berharap situasi ini tidak berlarut-larut karena bisa bedampak.

“Tapi Saya pastikan bahwa layanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun ada tunggakan dari BPJS ini.

Sebab sudah ada subsidi dari pemerintah kota,” terang dr Feni, sapaan Febria Rachmanita.

Disampaian bahwa surat tagihan Wali Kota Surabaya kepada BPJS Kesehatan dijawab belum cukup anggaran untuk menutupi klaim dua RSUD di Surabaya itu. Menunggu kucuran dana dari BPJS Pusat.

Dalam koordinasi bersama BPJS beberapa waktu lalu disampaikan bahwa akan ada pembayaran tunggakan BPJS pada minggu kedua. Ini pun ditunggu Pemkot. 

Menurut Feni, tunggakan ini tidak berbanding lurus dengan tertibnya Pemkot Surabaya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sebab, setiap bulan Pemkot Surabaya membayarkan 443 ribu peserta yang dicover BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tenaga kontrak pemerintah kota.

Total setiap bulan, Pemkot  membayar Rp 17 miliar kepada BPJS. Rinciannya, Rp 13,3 miliar untuk BPJS PBI dan 3,9 miliar untuk tenaga kontrak.

Selama ini tenaga kontrak di pemkot diikutkan peserta BPJS.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono melihat ada potensi  pendapatan yang raib.

Pendapatan dari rumah sakit milik Pemkot tersebut.

"2020 diharpkan BPJS tertib membayar klaim," katanya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja tidak menampik bahwa pihaknya harus mendapat tagihan resmi dari Wali Kota Surabaya langsung.

"Iya ada tagihan resmi memang," kata Herman. 

Pencairan klaim BPJS dari sejumlah RS di Surabaya memang mengalami kendala. Termasuk dua RS milik Pemkot Surabaya. Namun Kondisi ini di luar kewenangan kami menuntaskan klaim tersebut. 

Dikatakan bahwa klaim itu urusan pusat. Namun prinsipnya jika sudah ada dana pasti dibayarkan. "Pasti tetap akan menjadi piutang dan tetap akan dibayarkan," kata Herman. 

Pria asal Sunda ini meyakini bahwa pembiayaan dan pembayaran klaim setiap RS akan lancar. Asal RS tidan menaikkan tarif layanan pada 2020 ini.