Restoran dan Hotel di Bangkalan Kini Terhubung dengan Tapping Box, Pajaknya Diawasi Langsung KPK

Tapping box dan portable data terminal (PDT) itu berfungsi untuk merekam data transaksi usaha restoran ataupun rumah makan di Kabupaten Bangkalan

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemasangan tapping box dan portable data terminal (PDT) kepada KPK di restauran ataupun rumah makan di Kabupaten Bangkalan.

Pemasangan alat perekam data transaksi usaha itu sebagai wujud pengawasan terhadap setoran pajak hotel dan restoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.

"Informasi yang kami terima, ada tujuh kabupaten sesuai temuan BPK bahwa kebocoran PAD dari rumah makan terlalu besar," ungkap pemilik RM Bebek Rizky, Syukur Sabidin, Selasa (14/1/2020).

• Persebaya Gelar Latihan di Lapangan Polda Jatim Tanpa Kehadiran Sosok Osvaldo Haay, Pertanda Apa?

• Populasi Sapi di Bangkalan Melimpah, Peluang Investor Investasi di Sektor Peternakan Makin Besar

• Daftar Kecamatan di Pamekasan yang Rawan Terjadi Longsor, BPBD Minta Masyarakat Siaga dan Waspada

Rumah makan di kawasan pintu akses menuju Jembatan Suramadu itu menjadi lokasi Launching Pemasangan tapping box dan PDT sebagai Implementasi Optimalisasi PAD.

Tapping box dan PDT dipasang di kasir dan langsung terhubung ke Dinas Pendapatan Bangkalan.

"Temuan itu direkomendasikan ke KPK, lalu dikirimlah Tapping Box. Ini harus dilaksanakan," jelasnya.

Selain unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangkalan, kesempatan itu dihadiri pemilik RM Sinjay dan RM Tera Bulan.

Syukur menyatakan, awalnya para pengusaha keberatan karena beban pajak 10 persen dinilai terlalu besar. Kendatipun dibebankan kepada pengunjung.

• Jalan Penghubung Antardesa di Pamekasan Belum Bisa Dilewati Kendaraan R4 Meski sudah Ditanggulangi

"Apakah kami akan menaikkan harga menu atau bagaimana? Kami belum tahu, lihat perkembangan. Ini masih percobaan selama dua bulan," katanya.

Ia menambahkan, RM Bebek Rizky sejak buka selalu taat pajak meskipun besarannya tidak mencapai 10 persen.

Bupati Bangkalan, RK Abd Latif Amin Imron (Ra Latif) mengungkapkan, pemasangan tapping box dan PDT sebagai tindaklanjut hasil rapat Pemkab Bangkalan dengan Bidang Pencegahan KPK beberapa waktu lalu.

"Mesin pencatat transaksi ini berfungsi mencegah terjadinya kecurangan atau kebocoran potensi pajak yang dilakukan wajib pajak," ungkapnya.

Ia menjelaskan, melalui dua alat tersebut pemasukan pajak hotel maupun restoran bisa dikontrol secara online sekaligus merekam seluruh transaksi wajib pajak.

• Sempat Terputus Akibat Longsor, Jalan Antardesa di Kecamatan Waru Pamekasan Sudah Bisa Dilewati

"Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD," jelasnya.