Beber Skandal Besar Jiwasraya Asabri Rp 23,7 T, Menteri BUMN Erick Thohir Terus Dapat Ancaman Teror

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan, reformasi perlu dilakukan agar permasalahan yang terjadi di satu perusahaan tak memberikan efek domino ke seluruh industri terkait.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan reformasi di bidang jasa keuangan di kisaran tahun 2001-2005 akibat krisis moneter yang meruntuhkan industri perbankan dalam negeri.

Namun seiring berjalannya waktu kini industri perbankan telah berada dalam kondisi yang lebih stabil. "Dulu 2000-2005, pernah kita reform dan hasilnya sekarang stabilitas keuangan kita mulai baik. Jadi ada manfatnya tidak mudah tergoda dengan yang lain-lain sehingga lembaga keuangan non bank juga memerlukukan reformasi baik dari sisi pengaturan, sisi pengawasan dan permodalan," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, reformasi tersebut harus meliputi pengaturan, pengawasan maupun permodalan. Termasuk juga dari sisi transparansi laporan keuangan beserta manajemen risikonya.

"Semuanya jangan sampai ada distraksi sehingga mengganggu ekonomi kita secara umum," ujar dia.

Korupsi Lagi

Kasus yang menimpa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) masih terus berlanjut. Dugaan kasus korupsi di lingkungan PT Asabri (Persero) diduga angkanya di atas Rp 10 trilun. Saham-saham milik Asabri dikabarkan mengalami penurunan drastis sepanjang 2019 hingga 90 persen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan selain modus korupsi yang serupa dengan Jiwasraya, kemungkinan melibatkan orang-orang yang sama. Mahfud mengatakan telah mengecek hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan korupsi di Asabri ada dan besar.

Mahfud menyebut kasus korupsi di Asabri bukan yang pertama. Sebab kasus sebelumnya, juga muncul ketika Mahfud menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurut Mahfud, ketika itu, tindak pidana korupsi di Asabri berakhir ke proses hukum. Namun demikian, Mahfud heran karena dugaan korupsi masih terjadi di Asabri. "Dulu waktu saya jadi Menteri Pertahanan, ada korupsinya untuk diadili, kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar," kata Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan kasus Asabri saat ini akan ditangani Polri. Terkait dengan bantahan dari Dirut Asabri, Mahfud meminta semua pihak untuk menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait kasus ini.

Adapun Prabowo Subianto melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan Prabowo menenangkan kondisi para prajurit hingga pensiunan TNI soal isu dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

Menurutnya, Prabowo telah mempelajari laporan BPK terkait kondisi Asabri. Ia tengah menunggu data dan laporan yang sedang disiapkan oleh Kementerian BUMN. Sebab, Asabri berada di bawah Kementerian BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan operasional Asabri tidak akan terganggu dengan adanya isu yang mencuat dan melibatkan perusahaan asuransi berpelat merah tersebut.

Namun, Arya mengakui dengan adanya permasalahan ini, keuangan Asabri pun merugi. Sebelumya, Asabri mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2017 dengan utang sebesar Rp 43,6 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya.