Otoritas Pllitik dan Moral Anggota Dewan Disorot, Ketua DPRD Sumenep Angkat Bicara

Har ini, Rabu (19/2/2020) DPRD Sumenep  akan membentuk Badan Kehormatan (BK) sebagai pembangun citra dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD sesuai peraturan tata tertib

Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath sungguh berharap pada khalayak di ruang rapat tertutup pembentukan BK hari ini untuk memahami standat otoritas politik atau moral.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta setiap proses pembentukan BKitu dipahami lebih terang.

"Atas nama fraksi PDI Perjuangan, dalam pembentukan BK ini mempertimbangkan otoritas politik dan moral. Dan jangan sampai karena mayoritas, jangan sampai berjumlah banyak lalu menjadi tidak terang melihat otoritas moral. Karena banyak tidak selalu identik dengan benar," kata Darul Hasyim Fath pada TribunMadura.com.

Darul Hasyim Fath melanjutkan, bahwa otoritas ini sama saat berhotbah jumat, berpidato keagamaan.

"Karena sarjana agama tapi kalau tidak seiya dan sekata dari apa yang ia sampaikan dengan tindakan kesehariannya, kan berarti tidak punya otoritas moral," terangnya.

Sementara BK ini kata legislator kepulauan, penjaga etik di kantor DPRD Sumenep ini, dari itulah jika misalnya BK tidak memiliki otoritas moral dan etik katanya, sebaiknya koreksi dan berefleksi saja.

"Jika misalnya BK yang terbentuk nanti tidak memiliki otoritas moral dan etik, sebaiknya koreksi dan berefleksi saja," katanya.

• Daftar Harga iPhone dan Rekomendasi iPhone Turun Harga, Mulai iPhone 7, iPhone 8 Hingga iPhone 11