Breaking News:

Berita Sumenep

Pemilik Gudang Beras di Sumenep Gandeng 7 Kuasa Hukum untuk Hadapi Sidang Kasus Oplosan Beras BPNT

Kuasa hukum dari Latifa menyampaikan, pihaknya tempuh praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan pengoplos beras untuk BPNT.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Kamarullah, kuasa hukum dari tersangka Latifa (44) saat beberkan dokumen waktu lalu. 

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kamarullah, kuasa hukum dari Latifa (44) menyampaikan jika pihaknya menempuh praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep atas penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan pengoplos beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam kasus ini, tersangka sekaligus Pemilik Gudang Beras, Latifa dikawal oleh tujuh kuasa hukum atau advokat dari lembaga advokat dan konsultan hukum 'Rudi Hartono, SH, MH. Dan Associates' Kabupaten Sumenep.

Diketahui, tujuh advokat itu di antaranya Rudi Hartono, Zakariyah, Kamarullah, Syuhada’ Mashari, Ali Yusni, Hidayatullah, Nadianto.

Butuh Lebih dari Rp 1 Triliun untuk Dana Penanganan Covid-19, Pemprov Jatim Baru Siap Rp 364 Miliar

Malaysia Terapkan Lockdown untuk Lawan Corona, Satu TKI Asal Sampang Kembali ke Kampung Halaman

Pemkot Terapkan PSBB Corona, Warga Luar Kota Tanpa Kepentingan Diminta Tak Masuk Surabaya

Kamarullah mengatakan, jika permohonan praperadilan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 26 Maret 2020 lalu.

"Sudah digugat perperadilan," kata Kamarullah pada TribunMadura.com, Kamis (2/4/2020).

Penetapan tersangka pada kliennya ini menurutnya, sebagai tersangka dugaan kasus pengoplos beras BPNT dinilai melanggar hak asasi dan prematur yang sehingga tidak memenuhi syarat formil dan material.

"Ini telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan kriminalisasi terhadap klien kami, selaku pedagang beras yang resmi," tegasnya.

Pihaknya tidak hanya menempuh Praperadilan atas penetapan tersangka kliennya, Latifa.

Namun, atas kasus ini penyidik Polres Sumenep juga telah dilaporkan ke Kapolda Jatim, Irwasda Polda Jatim dan Propam Polda Jatim.

"Karena ini dianggap melawan hukum dan kriminalisasi, kita juga sudah laporkan ke Kapolda, Irwasda Polda, Propam Polda Jatim," terangnya.

Halaman
123
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved