PSBB di Surabaya

Pasien Dalam Pengawasan yang Melarikan Diri dari Rumah Sakit Bakal Ditindak Tegas dalam Aturan PSBB

Polda Jatim siap memberikan sanksi kepada para pelanggar aturan saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

TRIBUNMADURA.COM/LUHUR PAMBUDI
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan saat mengikuti acara Gebyar Expo, Selasa (24/9/2019). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengaku telah menyampaikan untuk menyamakan persepsi kepada kepala dinas di masing-masing wilayah PSBB Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Irjen Pol Luki Hermawan menyebut, masih ada perbedaan kebijakan tindakan di lapangan kala PSBB berlangsung.

"Sehingga, kami meminta untuk merevisi terkait langkah-langkah atau tindakan apa yang harus disamakan," kata Irjen Pol Luki Hermawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (26/4/2020).

Belum Masuk Data Penerima Bantuan Sosial Pemprov Jatim? Begini Cara Mendaftar Bagi Warga Terdampak

Diabetes Jadi Penyakit Penyerta Tertinggi Pasien Virus Corona di Jawa Timur yang Meninggal Dunia

Pedagang Takjil di Kabupaten Malang Boleh Jualan di Pinggir Jalan, Bupati: Asal Jangan Bergerombol

"Beberapa tindakan yang tidak sama, misalnya aturan jam malam," sambung dia.

"Di Sidoarjo memberlakukan jam malam, tapi di Surabaya dan Gresik tidak," lanjutnya.

"Selain itu juga aturan angkut penumpang mobil dan motor," tambahnya.

"Ini harus sama, kalau tidak bisa jadi masalah," katanya.

Dia menyebutkan, kala PSBB diberlakukan nantinya ada 85 titik cek poin di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Rinciannya, di Kota Surabaya ada 13 titik cek point, di Kabupaten Sidoarjo ada 24 titik cek point, dan di Kabupaten Gresik ada 45 cek point.

Ia menilai, jumlah titik cek poin sebaiknya dievaluasi kembali. Dengan jumlah tersebut, tentunya bakal melibatkan personel sangat banyak.

Tak Punya Riwayat Perjalanan Karena Terkendala Kondisi, Nenek di Kota Batu Terjangkit Virus Corona

"Saya sedikit evaluasi titik cekpoin apa bisa dikurangi lagi atau tidak," kata dia.

Karena dalam cekpoin ada penempatan personil. Kami nanti malam akan rapatkan ulang dan esoknya kami paparkan ke Gubernur dan Forkopimda," terangnya.

Dia mengungkapkan, sebenarnya PSBB bukan hal yang diinginkan.

Namun, melihat kondisi angka kasus penularan Covid-19 cenderung meningkat, maka PSBB harus dilakukan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved