TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memotong dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 94 Triliun.

Hal ini menyusul lesunya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Karena pandemi ini, diperkirakan, pemasukan negara dari sisi perpajakan merosot.

Tahun ini anggaran TKDD mencapai Rp 856,94 Triliun.

Rinciannya, anggaran TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah Rp 784,94 Triliun dan dana desa sebesar Rp 72,00 Triliun.

Adapun transfer ke daerah meliputi, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khsusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus non fisik, Dana Otsus Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah (DID).

• Rumah Makan Lesehan Pelangi di Gayungan Surabaya Habis Dilalap Api, 12 Mobil PMK Dikerahkan

• Hasil Rapid Test 30 Pedagang Pasar Simo & Simo Gunung Surabaya: 5 Orang Dinyatakan Reaktif Covid-19

• Presiden Jokowi Perintahkan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pusat Bantu Penanganan Corona di Jawa Timur

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono, membenarkan hal tersebut. Dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah Kota Surabaya diperkirakan turun 10% atau Rp 200 miliar.

"Dana transfer yang didapat pemerintah Kota Surabaya sekitar Rp 2 Triliun. Karena TKDD dipangkas, jadi Rp 1,8 Triliun atau turun Rp 200 miliar," katanya, Kamis (7/5).

Sementara, karena kebijakan tersebut, Sri Mulyani meminta Pemerintah Daerah untuk berhemat. Pos belanja yang bisa dihemat oleh pemerintah daerah salah satunya adalah Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Yusron menjelaskan, saat ini pihaknya terlebih dahulu akan mencoba melakukan rasionalisasi anggaran. Sebab, pemotongan TKDD otomatis membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurun.