Breaking News:

7 TKI asal Pamekasan Meninggal

Soal 7 TKI Ilegal asal Pamekasan Meninggal, Begini Upaya Disnakertrans Tekan Angka Pekerja Ilegal

Plt Kepala Disnakertrans menyatakan, pekerja migran Indonesia asal Pamekasan, memang terindikasi masih banyak berangkat dengan cara ilegal.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pamekasan saat pulang kampung di masa Pandemi Covid-19 dan tiba di Terminal Ronggosukowati Pamekasan. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Pamekasan, Supriyanto angkat suara perihal meninggalnya 7 Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) atau yang dikenal dengan sebutan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal asal kabupaten setempat.

Ia menyatakan, pekerja migran Indonesia asal Pamekasan, memang terindikasi masih banyak berangkat dengan cara ilegal (non-prosedural).

Namun pihaknya mengaku sudah menyikapi persoalan itu dengan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pekerja migran Indonesia ilegal di Pamekasan agar semakin berkurang.

Penganiayaan Sadis Anak Kandung, Ayah di Trenggalek Pukul Kepala dan Tubuh Korban Pakai Balok Kayu

7 TKI Ilegal asal Pamekasan yang Meninggal di Tempat Kerjanya Dapat Pelayanan Pengeluaran Jenazah

Asrama Haji Surabaya Jadi Tempat Karantina Keluarga Pasien Covid-19, Kepala UPT: Bukan Klaster

Seperti, melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat, membentuk pendamping PMI hingga membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran Indonesia yang berada di Gedung Islamic Center, Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Pria yang akrab disapa Pri ini menjelaskan, pembentukan LTSA PMI itu merupakan inovasi dan gebrakan baru dari Pemkab Pamekasan khususnya Disnakertrans Pamekasan untuk mempermudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara transparan.

"Kami berpendapat bahwa dengan adanya LTSA PMI ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberantas PMI ilegal," katanya kepada TribunMadura.com, Rabu (13/5/2020).

Pri melanjutkan, jika dinas terkait seperti Imigrasi, Polres, Capil, DPMPTSP, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan bisa saling bahu membahu serta bisa menyelaraskan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas PMI ilegal di Pamekasan, maka secara cepat PMI asal Pamekasan yang berangkat secara ilegal lambat laun akan semakin berkurang.

"Kalau bisa saling bersinergi, saya rasa kita bukan hanya bisa menekan, tapi juga bisa menghapus angka PMI ilegal," sarannya.

Tidak hanya itu, Pri mengungkapkan, tahun 2018 jumlah TKI/PMI asal Pamekasan yang berangkat ke luar negeri secara prosedural sebanyak 300 orang, dan tahun 2019 kemarin sebanyak 139 orang.

BREAKING NEWS: 7 TKI Ilegal asal Pamekasan Meninggal Dunia di Tempat Kerja Selama Pandemi Covid-19

7 TKI Ilegal asal Pamekasan Meninggal di Tempat Kerjanya, P4TKI Pastikan Bukan karena Virus Corona

Satu Warga Sampang Terkonfirmasi Positif Covid-19, Isolasi Wilayah Terbatas akan Diterapkan 10 Hari

Hal ini, kata dia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hampir sama sekali tidak ada TKI/PMI yang mendaftar ke Disnakertrans.

"Hasil survei dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi terbentuknya LTSA PMI karena hal tersebut dianggap solusi untuk merubah mindsite masyarakat, dengan demikian pemerintah dapat menekan angka PMI yang berangkat secara non prosedural," ucapnya.

Lebih lanjut Pri berharap, adanya LTSA PMI itu bisa menjadi solusi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat Pamekasan bahwa bekerja ke luar negeri dengan cara non-prosedural resikonya sangat besar sekali, bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk keluarga.

"Harapan saya dengan adanya LTSA PMI menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri, sehingga mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan transparan," harapnya.

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved