Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020, Nasdem: Bulan Juni Rekomendasi Sudah Tuntas

Pemerintah bersama DPR RI dan KPU telah sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

TRIBUNMADURA.COM (Grafis: Aqwamit Torik)
Ilustrasi 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemerintah bersama DPR RI dan KPU telah sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Jadwal Pilkada serentak 2020 ini diundur tiga bulan dari semula 23 September 2020 dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Merespon hal tersebut, Sekretaris DPW Nasdem Jawa Timur, Aminurokhman mengungkapkan partainya juga mulai bergerak menyesuaikan untuk menyesuaikan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Putus Penyebaran Covid-19, BIN Kirim 1 Unit Mobil Laboratium Pelacak Virus Corona ke Pemkot Surabaya

Tak Semua Daerah Siap Hadapi New Normal Life, Nasdem: Fokus Turunkan Tingkat Penularan Covid-19

Rapid Test Covid-19 di Ruko City 9 Surabaya, 127 Orang Reaktif, 8 Positif Berdasarkan Tes Swab PCR

"Segera kita lakukan proses konsolidasi kembali dengan ketentuan KPU yang baru. Akan kita sesuaikan tidak boleh menunda lagi karena kan KPU sudah menentukan 9 Desember kalau kemarin kan masih ada keraguan, bisa diundur sampai tahun 2021," kata Aminurokhman, Sabtu (30/5/2020).

Anggota DPR RI dari Dapil Jatim II ini menjelaskan untuk menentukan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah, Nasdem tinggal mengaktualisasikan data-data yang telah diproses.

"Sejauh mana progresnya para kandidat selama ini. Ketika itu meyakinkan DPP saya kira DPP tidak menunggu lama pasti akan diterbitkan rekomendasinya agar calon ini ada waktu sisa 6 bulan untuk mengejar elektoralnya," lanjut Aminurokhman yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan dua periode ini.

Aminurokhman yang juga Anggota Komisi II  (bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan Pemilu) mengatakan Pilkada serentak ini tidak bisa terus diundur-undur mengingat hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk virus Sars Cov-2 dan jika terus ditunda akan terjadi kekosongan kepemimpinan di pemerintah kabupaten/kita dan pemerintah provinsi.

Niat Hati Berenang Bareng Teman, Remaja 16 Tahun Justru Tewas Tenggelam di Dermaga Bale Gede Gresik

Kabupaten Sidoarjo Siap Hadapi New Normal, Nur Ahmad Syaifuddin Berharap PSBB Berhenti di Tahap 3

7 Hari Setelah Lebaran, Jumlah PDP Covid-19 di Pamekasan Bertambah 6 Orang, 11 PDP Meninggal Dunia

"Ketika terjadi kekosongan maka tidak akan bisa lancar program-program pusat dan daerah ketika harus melakukan recovery sosial dan ekonomi akibat dampak Covid-19," kata Aminurokhman

Hal tersebut karena posisi kepala daerah dijabat oleh PJ (penjabat). Dan ketika PJ harus menjalankan fungsi kebijakan publik menurut Aminurokhman, birokrasinya akan lebih panjang dibandingkan kepala daerah definitif.

"DPP Nasdem tentu akan bersiap dan terus mengupdate kondisi kabupaten kota dan calon-calon yang akan direkom. Mungkin bulan Juni sudah tuntas keluar semua rekomnya. Lalu Juli sudah bisa cepat sosialisasi dengan pola protokol kesehatan Covid-19," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved