Berita Bangkalan

Begini Tanggapan dan Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, Saat Ulama Madura Sepakat Tolak RUU HIP

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan dan penjelasan kepada para ulama di Madura terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Menko Polhukam, Mahfud MD saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi bersama tokoh ulama dan ulama Pamekasan yang digelar di aula Pendopo Mandhapa Agung Ronggosukowati, Jumat (26/6/2020) malam. 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan dan penjelasan kepada para ulama di Madura terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) .

Seperti yang diketahui, para ulama di Madura sepakat untuk menolak RUU HIP.

Penolakan itu mereka sampaikan saat bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Bangkalan.

Dalam silaturrahmi itu, Mahfud MD menjelaskan RUU HIP saat ini memang terjadi polemik di masyarakat.

Dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/6/2020), Mahfud MD berharap hal ini tidak menjadi polemik lagi.

Namun ia juga menjelaskan meski sudah ditunda pembahasannya namun pemerintah tidak bisa mencabut karena yang mengusulkan adalah DPR RI.

Risma Sujud dan Nangis di Kaki Dokter Gara-Gara Dengar Kabar Rumah Sakit Overload Pasien Covid-19

Ulama Madura Sepakat Tegas Menolak RUU HIP, Menko Polhukam Mahfud MD Begini Tanggapan Begini

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkesempatan hadir di Pendapa Agung Bangkalan memenuhi undangan Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura dalam acara 'Silaturahmi Kiai dan Ulama Se Madura, Sabtu (27/6/2020).
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkesempatan hadir di Pendapa Agung Bangkalan memenuhi undangan Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura dalam acara 'Silaturahmi Kiai dan Ulama Se Madura, Sabtu (27/6/2020). (TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL)

"Dari berkembangnya masalah RUU HIP ini yang saya tangkap adanya penolakan dan sikap secara kolektif adalah yang pertama dari ulama dan habaib adalah dari Madura. Yang kemudian berkembang penolakan di Jember Bangil dan seterusnya," kata Menkopolhukam.

Menurutnya penolakan secara politik dan menyebut identitas kelompok ulama tentu saja dibolehkan dan akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menilai situasi terhadap satu hal atau masalah.

Dijelaskan Mahfud bahwa RUU HIP tersebut adalah RUU yang diprakarsai atau diusulkan oleh DPR RI. Dan ia sendiri baru membacanya saat sudah RUU tersebut sudah diserahkan ke pemerintah.

"Ketika saya baru membaca RUU itu dan ternyata benar nahwa yang dipermasalahkan dan dipersoalkan dalam RUU itu agak sensitif. Tapi intinya yaitu bahwa RUU tersebut datangnya dari DPR," tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan bahwa ada beberapa hal substansial yang menjadi penolakan dari ulama dan juga ormas. Hal hal tersebut menjadi materi yang ingin agar diperbaiki dari RUU HIP.

Yang ditolak adalah perkara konsideran bahwa RUU itu tidak menyebut ketetapan MPR yang melarang berkembangkan komunisme.

Kemudian yang kedua dalam RUU tersebut disebutkan bawa Pancasila terdiri ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sudah benar. Tapi di ayat dua, disebut boleh trisila dan bahkan ada ekasila.

Para ulama dan ormas yang menolak menganggap bahwa hal ini berpotensi menjadi pintu awal hilangnya hirarki Pancasila yang berpinsip ketuhanan yang maha esa.

"RUU tersebut sudah dinyatakan untuk ditunda dan dikembalikan ke DPR. Presiden akan fokus ke perang melawan covid dan belum fokus memikirkan untuk membahas RUU HIP. Maka RUU ini dikembalikan ke DPR supaya dimasukkan ke diskusi diskusi dengan ormas dan masyarakat," tegas Mahfud MD.

Presiden tidak bisa mencabut karena bukan pemerintah yang mengusulkan. Dan sesuai aturan negata demokrasi pencabutan ini tidak bisa dilakukan.

Wali Kota Risma Sujud dan Nangis di Hadapan Dokter, ini yang Diucapkan Risma Meraih Kaki Dokter

Harga iPhone Terkini di Akhir Bulan Juni 2020, Mulai iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE dan iPhone 11

Menko Polhukam, Mahfud MD saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi bersama tokoh ulama dan ulama Pamekasan yang digelar di aula Pendopo Mandhapa Agung Ronggosukowati, Jumat (26/6/2020) malam.
Menko Polhukam, Mahfud MD saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi bersama tokoh ulama dan ulama Pamekasan yang digelar di aula Pendopo Mandhapa Agung Ronggosukowati, Jumat (26/6/2020) malam. (TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN)

 

Ulama Madura sepakat menolak RUU HIP

Para ulama Madura mengungkapkan dan bersepakat untuk menolak adanya RUU HIP.

Dalam kesempatan itu, para ulama Madura mengungkapkan hal tersebut di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkesempatan hadir di Pendapa Agung Bangkalan memenuhi undangan Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra), Sabtu (27/6/2020).

Para ulama Madura yang tergabung dalam Bassra telah bersepakat menolak secara tegas adanya konsep Trisila dan Ekasila yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Penolakan kembali ditegaskan Sekretaris Jenderal Bassra KH Nuruddin A Rahman dalam kesempatan yang bertemakan 'Silaturahmi Kiai dan Ulama Se Madura' itu.

 Peserta BPJS Kesehatan Ingin Periksa Mata? Tak Perlu ke RS, Mulai Juni 2020 Bisa Langsung ke Optik

 Tak Kunjung Memiliki Anak, Suami Baru Tahu Jika Istrinya Seorang Pria, Sang Istri Juga Kaget

 Nelayan ini Berangkat Melaut Saat Subuh, Rekannya Curiga Saat Kapal Korban Berhenti di Tengah Laut

Halaman
1234
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved