Aliansi Mahasiswa Malang Raya Minta Wali Kota dan DPRD Intervensi Kampus Soal Keterbukaan Anggaran

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Aliansi Mahasiswa Malang Raya meminta Wali Kota Sutiaji dan DPRD Kota Malang mengintervensi keterbukaan pelaporan keuangan perguruan tinggi selama masa pandemi.

Sebab sampai saat ini, pihak kampus belum transparan terhadap penggunaan anggaran belanja selama wabah virus corona.

“Kami memohon kepada DPRD dan Pemkot Malang agar melakukan tahap-tahap baik sifatnya administratif kepada kampus yang diberi keterangan secara publik maupun privat yang sifatnya itu moril. Agar mereka dapat memberikan laporan yang terbuka,” kata perwakilan mahasiswa, Novada Maula Purwadi, Senin (13/7/2020).

• Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan 4 Ketua Komisi dan Ketua DPRD Pamekasan Bisa Dipidanakan Bila Terbukti

• Tips Memilih Hewan Kurban Sehat dan Memenuhi Syarat Ala Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Surabaya

• 5.000 Buruh Kembali Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Tugu Pahlawan pada 16 Juli 2020

Menurut dia, transparansi laporan anggaran belanja kampus wajib dibuka agar bisa dikoreksi oleh auditor independen yakni mahasiswa.

Apalagi selama pandemi Covid-19, mahasiswa menjalani aktivitas belajar mengajar secara daring dan tak menikmati fasilitas kampus.

“Seperti DPRD, kami juga berhak tahu bagaimana manajemen kampus melakukan kebijakan yang ada di internal kampus masing-masing. Dengan itu kami bisa menuntut, meminta, mengoreksi ataupun mengungkap fakta yang mungkin ada mal administrasi atau sebagainya,” kata dia.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga mengurangi daya beli masyarakat sampai Rp 382 triliun.

Tanpa adanya kebijakan afiliasi secara ekonomi, mustahil orang tua mahasiswa bisa melakukan kick start ekonomi dan kemampuan membayar uang kuliah.

• Kronologi Penangkapan Youtuber Sampang Abdulloh: Seret Biawak di Jalan Raya, Sempat Lari ke Surabaya

• Awal Mula Youtuber Sampang Abdullah Bikin Konten Seret Biawak Pakai Motor, Ditemukan Warga Setempat

• Jaka Jatim Unjuk Rasa ke Kantor DPRD Pamekasan, Dewan Harus Penuhi 6 Tuntutan, Begini Isinya

“Apakah itu salah orang tua? Jangan-jangan itu salah pemerintah, PTN, PTS maupun PTNKIN yang tidak memberikan ruang untuk kick start ekonomi kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

Bahkan dia akan mengawal aspirasi itu secara langsung.

“Kami akan kawal secara langsung karena kami bisa video conference dengan Menteri bahkan Presiden. Ketika otoritas ada pada kami, kami bisa lakukan secara langsung,” tutup dia.