Lapas Pamekasan Dicanangkan Sebagai Lapas yang Menuju WBK dan WBBM, Kalapas Siapkan Strategi Jitu

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Lapas Kelas IIA Pamekasan terpilih sebagai Lapas yang dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) RI.

Berbagai strategi jitu mulai dipersiapkan oleh Kepala Lapas Pamekasan, M Hanafi untuk meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM) ini.

Hanafi mengatakan, untuk mewujudkan Lapas Pamekasan agar meraih predikat WBK dan WBBM, pihaknya akan menerapkan konsep 'Grand Design Reformasi Birokrasi'.

• Gugus Tugas Tulungagung Bantah Ada Klaster Pembelajaran Luring, Proses Pembelajaran Masih Berlanjut

• BREAKING NEWS - Ditemukan Mayat Bayi Perempuan di Pulau Mandangin Sampang, Mengapung di Pinggir Laut

• Intip Penampilan Mulan Jameela yang Rapi saat Sidang Tahunan MPR RI, Krisdayanti Anggun Pakai Kebaya

Grand Design Reformasi ini, kata dia, mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Ia menjelaskan, dalam peraturan tersebut, pihaknya akan mentargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama untuk menuju WBK dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM).

Di antaranya, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Menurut Hanafi, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah, kata Hanafi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Isi peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

"Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya," kata Hanafi saat diwawancari TribunMadura.com usai menemani kunjungan dari Agus Hariadi, Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Bidang Hubungan Antar Lembaga di Lapas Pamekasan, Kamis (13/8/2020) malam.

Hanafi berjanji, untuk mencapai WBK dan WBBM ini pihaknya akan mendorong kinerja Satker di Lapas Pamekasan agar lebih baik.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatan pelayanan publik yang sesuai aturan, SOP, dan bersih dari pungutan liar.

"Kami juga akan mewujudkan SDM yang unggul, untuk mencapai wilayah yang bebas dari korupsi, dan akan membangun kerjasama antar pegawai dalam menjalankan berbagai tugas," janjinya.

• Kapolres Pamekasan Bersama Jajaran Forkopimda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo

• Staf Ahli Menkumham Berharap Lapas Pamekasan Raih Predikat Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

• Kumpulan Ucapan Selamat HUT RI ke-75, Cocok Dibagikan via WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter

Menurut Hanafi, pemberian layanan umum yang prima adalah hal prioritas yang akan terus pihaknya lakukan ke depan.

Serta, peningkatan pelayanan masyarakat akan lebih dimantapkan lagi serta akan menciptakan lingkungan yang jujur di Lapas Pamekasan untuk mencapai wilayah yang jauh dari korupsi.

"Hal ini menjadi dasar kami untuk pencanangan kepada zona integritas. Kami sudah sepakat dan akan memulai di dalam Pamekasan Pamekasan ini untuk menuju predikat WBK atau WBBM sesuai arahan Kemenkumham," terang Hanafi.

Tak hanya itu, strategi lain yang akan Hanafi terapkan untuk mencapai zona integritas WBK dan WBBM ini, pihaknya juga akan menerapkan 6 konsep kerja.

1. Akan merubah mindset dan etos kerja pegawai Lapas.

2. Akan mengerjakan tata prosedur dengan baik.

3. Akan mendorong penataan SDM dengan baik.

4. Akan mengakuntabilitaskan kinerja dengan baik.

5. Akan memberikan pengawasan yang baik.

6. Akan meningkatan pelayanan yang prima.

"Kata kuncinya jelas, dari 6 hal orang harus berubah mindset dan tata kerjanya, budaya kerjanya harus mendorong pada pelayanan, karena memang kita ditakdirkan pada persoalan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat," harapnya.