Berita Sampang

Bantuan Subsidi Gaji Pekerja Upah di Bawah Rp 5 Juta di Sampang Diprediksi Cair Akhir Agustus 2020

Bantuan subsidi gaji tersebut merupakan upaya pemulihan perekonomian di Indonesia dampak pandemi covid-19.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
Ilustrasi - Bantuan Subsidi Gaji Pekerja Upah di Bawah Rp 5 Juta di Sampang Diprediksi Cair Akhir Agustus 2020 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Bantuan subsidi kepada pekerja di bawah gaji Rp 5 juta di Kabupaten Sampang diprediksi akhir Agustus 2020.

Bantuan subsidi gaji tersebut merupakan upaya pemulihan perekonomian di Indonesia dampak pandemi covid-19.

Secara nasional, pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji pada masing-masing pekerja di setiap daerah yang harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp 5 juta.

Lebih dari 1,5 Juta Tenaga Kerja di Jawa Timur Dapat Bantuan Tambahan Gaji Rp 600 Ribu Per Bulannya

Syarat Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta yang Dapat Bantuan Rp 600 Ribu Perbulan dari Pemerintah

Peringati HUT RI ke-75, Polres Pamekasan Bagikan Paket Sembako ke Warga Miskin Lewat Door to Door

Kasi Hubungan Perindustrian Diskumnaker Sampang, Heru Suhendra mengatakan, bantuan diberikan kepada pekerja sebesar Rp. 600 ribu selama empat bulan.

Kendati demikian, surat pemberitahuan secara resmi tentang cairnya dana bantuan tersebut masih belum diterima oleh Diskumnaker Sampang.

Kata Heru Suhendra =, pihaknya masih belum tahu pasti jadwal pencairan dana bantuan tersebut.

Namun, pihaknya memperoleh informasi dari media sosial bahwa pemberian bantuan akan mulai dilakukan pada 25 Agustus mendatang berdasarkan penyampaian Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jadi diperkirakan bantuan akan turun akhir Agustus tahun ini," ujarnya kepada TribunMadura.com, Rabu (19/8/2020).

Sanksi Pelanggar Inpres No 6 Tahun 2020 di Sampang, Satgas Beri Teguran hingga Penutupan Izin Usaha

Lebih dari 1.5 Juta Pekerja di Jatim

Pemprov Jatim melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim telah mengajukan sebanyak 1.520.000 tenaga kerja di Jawa Timur untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai berupa tambahan gaji dari presiden.

Nantinya, 1.520.000 tenaga kerja di Jawa Timur tersebut akan mendapatkan tambahan gaji dari Presiden RI senilai Rp 600.000 per bulan.

Tenaga kerja yang mendapatkan tambahan gaji tersebut adalah tenaga kerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, nama-nama tenaga kerja sebanyak 1,52 juta tersebut telah disetorkan pada kementerian terkait.

"Pegawai kita yang ikut di BPJS Ketenagrakerjaan ada sebanyak 1,8 juta orang," kata Himawan Estu Bagijo, saat diwawancara di Grahadi, Selasa (18/8/2020).

"Kita diminta pusat lewat BPJS Ketenegakerjaan menyetorkan rekening pegawai sampai akhir Agustus," sambung dia.

Himawan Estu Bagijo mengaku, pihaknya sudah bekerja keras mengkoordinasikan bersama disnaker kabupaten kota dengan BPJS Ketenagrakerjaan.

Kata dia, koordinasi juga dilakukan bersama Apindo dan serikat pekerja untuk menyetor rekening itu ke pusat lewat BPJS dan Kemenaker.

"Sampai kemarin sudah 1.520.000 rekening tenaga kerja Jatim yang sudah kita setorkan," ungkap dia.

"Ini sudah 80 persen dari total naker yang terdaftar BPJS Ketenagrakerjaan, tapi kita masih akan menambah karean target kita minimal 85 persen lah," imbuhnya.

Ia mengatakan, setidaknya, pada bulan September mendatang, para tenaga kerja yang sudah terdaftar itu akan mendapatkan pencairan.

Lebih lanjut Himawan menegaskan, 1,52 juta tenaga kerja Jatim sudah mendapatkan bantuan untuk tambahan gaji, maka akan ada tambahan penghasilan bagi mereka.

Bantuan itu, kata dia, juga akan menambah adanya perputaran uang di Jawa Timur karena ada kenaikan daya beli masyarakat.

Saat ini, kendala yang dihadapi adalah banyak tenaga kerja yang belum memiliki rekening.

Terkadang, ada nama di slip gaji berbeda dengan nama yang ada di rekening dan ada tenaga kerja yang menggunakan nama rekening istrinya.

"Lalu kendalanya juga ada banyak perusahaan yang belum melunasi biaya BPJS Ketenagrakerjaan pekerja hingga bulan Juni," katanya.

"Bisa jadi karena kendala pandemi. Padahal syaratnya adalah harus lunas baru bisa dicairkan bantuannya," ucap dia.

"Maka kami berharap perusahaan nalangi dulu, agar tenaga kerjanya bisa dapat stimulus dari pemerintah," tegasnya.

Sampai pemerintah pusat menutup pengajuan nama rekening tenaga kerja Jatim agar bisa mendapatkan bantuan tambahan gaii ini, Disnakertrans akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data.

Dengan harapan semakin banyak tenaga kerja yang dapat stimulus ekonomi dari pemerintah pusat maka akan semakin memajukan ekonomi Jawa Timur.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved