Kementerian Sosial Hapus Daftar Ratusan Penerima Bantuan Sosial Tunai Tahap 6 di Sampang, Kenapa?

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Ratusan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Sampang, Madura, dihapus.

Penghapusan data penerima Bantuan Sosial Tunai tahap keenam di Kabupaten Sampang itu dilakukan langsung Kementerian Sosial.

Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial Dinas Sosial Sampang, M Nasrun mengatakan, ada 480 penerima di Kabupaten Sampang yang duhapus.

• Nasib Sial Remaja Atraksi Motor di Dekat Telaga, Terjun Bebas ke Air: Cuma Kelihatan Knalpotnya

• Pengguna Masker Scuba Dilarang Masuk KRL, Bagaimana dengan di Kota Malang? Ini Kata Sutiaji

• Pasar Setono Betek Blok D Dipasang Garis Danger, Ditutup Sementara setelah Pedagang Positif Covid-19

Ia menyebut, penghapusan data penerima BST dilakukan tanpa adanya pemberitahuan ke Dinas Sosial Sampang.

M Nasrun mengaku, pihaknya tidak tahu secara pasti penyebab penghapusan data penerima tersebut.

"Dari 480 data penerima yang dihapus oleh Kemensos tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sampang," ujarnya kepada TribunMadura.com, Selasa (22/9/2020).

"Namun, jumlah penghapusan di setiap kecamatan berbeda," sambung dia.

Kendati demikian, pihaknya memprediksi penghapusan dilakukan karena data tidak valid sebab, Kemensos selalu akan menyaring data penerima.

Namun, untuk mengetahui secara pasti pihaknya melakukan rekapan terhadap semua pertanyaan dari penerima terkait adanya penghapusan ini.

• Mantan Bupati Gresik KH Robbach Masum Wafat, Bupati Sambari: Masyarakat Kehilangan Putra Terbaik

• Resep Membuat Dessert Box Enak Tanpa Oven, Cocok Jadi Ide Jualan di Toko Online

Kemudian, akan dilaporkan kepada Kemensos untuk menanyakan kejelasan penyebab adanya penghapusan data.

"Kalau penyebabnya karena minimnya anggaran saya rasa tidak karena Kemensos sudah menyediakan anggaran terlebih dahulu sebelum menyalurkannya," terang M. Nasrun.

Ia menambahkan, BST tahap k enam ini merupakan bantuan perluasan karena waktu penyaluran sebelumnya hanya tiga bulan dan saat ini menjadi 9 bulan.

Kemudian nominal penyalurannya berbeda, dari tahap satu hingga tiga sebesar Rp 600 ribu, kemudian tahap selanjutnya Rp 300 ribu.

"Saat ini nominal penyalurannya Rp 300 ribu," pungkasnya.

• Bayi 10 Bulan di Kota Kediri Positif Virus Corona, Punya Riwayat Kedatangan Tamu dari Jember

Daftar Bantuan dari Pemerintah

Selama pandemi Covid-19, pemerintah sudah menggelontorkan sejumlah bantuan untuk mereka yang terdampak.

Bantuan sosial ini rencananya bakal dilanjutkan hingga tahun 2021.

Total ada empat program bantuan sosial yang dicanangkan.

Mulai dari subsidi gaji hingga bantuan masyarakat.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memastikan bakal melanjutkan program-program bantuan sosial atau bansos pada tahun 2021.

Untuk itu, Jokowi pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 419,31 triliun di dalam RAPBN 2021. Perpanjangan program bantuan pemerintah itu juga sudah mendapatkan persetujuan DPR RI. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kasus Covid-19 masih akan terus bergerak, meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun depan.

Berikut 4 program BLT yang dilanjutkan tahun depan:

1. Subsidi gaji Rp 600.000

Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. 

Pencairan BLT ini dimulai sejak 27 Agustus lalu dan dilakukan bertahap hingga akhir September 2020.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah dengan jumlah penerima mencapai 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.

Penerima subsidi gaji karyawan ini akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Pembayarannya dilakukan sebanyak 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran.

• Permintaan Inul Daratista ke Lesty, Sebut Jangan Buru-buru Nikah Karier Lagi Bagus: Pacaran Aja Dulu

2. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran.

Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya.

Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020.

Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Lalu, sisanya untuk insentif.

Untuk insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).

Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Bantuan seluruhnya bisa diterima setelah peserta menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja.

Uang bantuan ditransfer ke rekening Bank BNI. Selain itu, bantuan juga bisa dicairkan lewat platform lain yang ditunjuk pemerintah.

3. BLT UMKM

Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah atau pencairan BLT. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi virus corona.

Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut.

Penyaluran bantuan UMKM sebesar Rp 2,4 juta itu sudah mulai dilakukan pemerintah.

Targetnya, akan disalurkan BLT UMKM Rp 2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha mikro.

Pada tahap I, sekitar 742.422 total pelaku UMKM diberikan bantuan dana hibah tersebut.

Hibah tersebut dicairkan lewat rekening pelaku usaha mikro masing-masing. Sementara untuk tahap II, kata dia, sedang dalam tahap pemprosesan ( bantuan 2,4 juta).

4. Bansos tunai

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 500.000 atau bansos Rp 500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

BLT untuk sembako non-PKH ini menyasar 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setiap penerima mendapatkan dana tunai sebesar Rp 500.000 ( BLT Rp 500.000).

Selain program BST, Kemensos tetap menjalankan program reguler, seperti PKH dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Total anggaran untuk BST ini untuk 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 4,5 triliun.

Bantuan sosial tunai ini dilakukan sekali salur untuk keluarga penerima manfaat.

Bantuan ke Masyarakat Akan Diberikan Pemerintah Sampai 2021

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan untuk UMKM dan subsidi upah hingga kuartal pertama 2021.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk Bansos yaitu satu, Bansos tunai yang terkait dengan Banpres UMKM itu akan dilanjutkan.

Kedua, Bantuan Subsidi Gaji akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan meneruskan program reguler, seperti pemberian bantuan yang sudah terprogram pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Airlangga mengatakan, dengan bantuan-bantuan itu, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Dengan demikian, program-progran ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi Covid," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mendahulukan aspek kesehatan dibandingkan pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik.

Artinya, fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan Covid. Karena memang kuncinya ada di sini," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Ekonomi akan mengikut. Sekali lagi kalau penanganan Covid baik, kalau kesehatan baik, ekonominya juga akan membaik," lanjut dia. (Kompas.com/ Muhammad Idris/ Muhammad Idris/ Rakhmat Nur Hakim/ Krisiandi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar 4 BLT yang Masih Cair hingga Tahun Depan, Termasuk Subsidi Gaji" dan "Pemerintah Beri Bantuan UMKM dan Subsidi Upah hingga 2021".

BACA JUGA di Tribunnewsmaker.com dengan judul 4 Bantuan Tunai Pemerintah yang Tetap Diberikan Sampai Tahun 2021, Termasuk Subsidi Gaji Karyawan.