Breaking News:

Pilkada Sumenep

Peringatan Bawaslu Sumenep Soal Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada yang Boleh Dipasang

Kordiv Hukum dan Humas Bawaslu Sumenep, Imam Syafii mengingatkan terkait ketentuan mengenai jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2020.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Kordiv Hukum dan Humas Bawaslu Sumenep, Imam Syafii. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kordiv Hukum dan Humas Bawaslu Sumenep, Imam Syafii mengingatkan terkait ketentuan mengenai jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2020.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2020 ini, yang boleh dicetak Paslon secara mandiri maksimal 200 persen dari yang telah dicetak KPU.

"APK ada batasan, jadi paslon itu mencetak 200 persen dari batas maksimal yang sudah dibuat oleh KPU," kata Imam Syafii, Rabu (30/9/2020).

Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan, Polres Pamekasan Pasang Stiker One Way di Angkutan Umum

Bawaslu Sumenep Geram Lihat Panwascam Talango Longgarkan Batasan Jumlah Alat Peraga Kampanye Paslon

Satgas Covid-19 Prediksi Kasus Corona di Ponorogo Berpotensi Naik hingga Menyentuh 2.000 Kasus

Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat atau dicetak oleh pasangan calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat atau dicetak oleh KPU.

"Untuk di desa itu bentuknya sepanduk, yang disediakan oleh KPU yakni ada 2 bagi setiap calon. Jadi 200 persen calon buat sendiri," katanya.

KPU telah menentukan jumlah pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK)  untuk kedua paslon di Kabupaten Sumenep. Mulai dari  baliho, billboard hingga videotron.

Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah Pasuruan Ajak KAMI Jatim Kerjasama Bangun Bangsa

Simpan Pil Dobel L dan Sabu-Sabu di Tempat Ayam, Pengedar Narkoba di Kediri Diamankan Polsek Wates

Bawaslu Kabupaten Malang Bakal Copot Segala Macam Atribut yang Memunculkan Sosok Petahana Sanusi

Membuat umbul-umbul paling banyak kata Imam Syafii, sebanyak 20 buah untuk setiap pasangan calon dari KPU.

"Kalau di kecamatan itu umbul-umbul ada 20 per paslon di setiap kecamatan. Berarti 60 maksimal. Untuk baliho di tingkat kabupaten KPU menyediakan 5 buah, 10 buah dibuat setiap paslon," katanya.

Bagaimana jika nanti ada yang tidak sesuai aturan tersebut, pihaknya mengaku jika lebih dari aturan yang ditetapkan bisa langsung ditertibkan.

"Jika lebih dari itu bisa ditertibkan, yang menertibkan bersama Satpol PP dan Panwascam," katanya.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved