Deretan Nama Kepala Daerah, Tokoh Hingga Anggota DPR yang Menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law

TRIBUNMADURA.COM - Pasca pengesahan UU Cipta Kerja, banyak masyarakat yang menolak hal tersebut.

Berbagai aksi dilancarkan oleh masyarakat demi menggagalkan pengesahan itu.

Sejumlah kepala daerah, tokoh hingga anggota DPR juga turut menolak UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinilai dapat merugikan banyak pihak dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Aksi massa serentak yang dilakukan di berbagai daerah menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja selama tiga hari terakhir terus menerus dilakukan buruh, mahasiswa, warga hingga pelajar sekolah.

• Profil dan Biodata Adit Pradana Jayusman, Pria Calon Suami Ayu Ting Ting, Pendidikannya Tak Terduga

• Ribuan Kader NU dan Santri Geruduk Polres Pamekasan, Desak Pemilik Akun FB Muhammad Izzul Ditangkap

• Download Lagu DJ Saranghae (I Love U) Treasure Remix Terbaru Viral di Tik Tok, Disertai Video Musik

Pemerintah Pusat dan DPR dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat tentang aturan ini.

Padahal sebelumnya, banyak pakar hukum, akademi kampus, LSM, NU, Muhammadiyah hingga lembaga-lembaga lain yang dengan tegas menyatakan menolak diterapkannya Omnibus Law.

Mereka menilai berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia

Reaksi dari beberapa pemimpin daerah di Indonesia ada beberapa yang secara terang-terangan mendukung aspirasi demonstran penolak Omnibus Law tersebut.

Berikut Tribunnews.com( TribunMadura.com netwrk ) rangkum deretan kepala daerah maupun tokoh yang menolak UU Cipta Kerja:

1. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menemui perwakilan buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Sebagai tindak lanjutnya, Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil temui pendemo di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10/2020) (Twitter @ridwankamil)
Dikutip dari Kompas.com, surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.