Deretan Nama Kepala Daerah, Tokoh Hingga Anggota DPR yang Menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law

Dalam surat bernomor 050/1422/Nakertrans itu, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 mendapat penolakan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumatera Barat.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud," terang Irwan Prayitno dalam surat tersebut.

• Kapolres Bangkalan Turun ke Jalan Bagikan Jeruk untuk Mahasiswa Pendemo Omnibus Law UU Cipta Kerja

• Download Lagu MP3 Nella Kharisma, Gudang Musik Dangdut Koplo Enak, Konco Mesra hingga Korban Janji

5. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Anies datang bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Didepan massa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal meneruskan aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke pemerintah pusat.

Anies bilang, aspirasi tersebut akan disampaikan Jumat (9/10/2020) esok hari dalam sebuah pertemuan.

Selain gubernur, penolakan UU Cipta Kerja juga disampaikan sejumlah kepala daerah tingkat II, yakni:

Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Bupati Bandung Dadang M Naser,

Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi,

Bupati Subang H Ruhimat,

Bupati Garut Rudi Gunawan,

Bupati Tegal Umi Azizah,

Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi

Wali Kota Malang Sutiaji