Breaking News:

Berita Jawa Timur

Tepati Janji, Gubernur Khofifah Fasilitasi Para Butuh dan Pekerja Jatim Dialog dengan Menkopolhukam

Khofifah Indar Parawansa menepati janjinya untuk memfasilitasi para buruh dan pekerja dari Jawa Timur untuk melakukan dialog dengan Menkopolhukam.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor bagian penghubung Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Rabu (14/10/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, JAKARTA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menepati janjinya untuk memfasilitasi para buruh dan pekerja dari Jawa Timur untuk melakukan dialog bertemu dengan Menkopolhukam, Mahfud MD terkait UU Cipta Kerja.

Khofifah Indar Parawansa bersama rombongan perwakilan elemen buruh dan pekerja Jawa Timur akan ditemui langsung oleh Menkopolhukam bersama jajaran, Rabu (14/10/2020) siang,

“Kita akan bertemu dengan Menkopolhukam insya Allah siang ini jam 14.00 WIB, rombongan buruh sudah berangkat sejak kemarin,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Wakil Ketua PWNU Jatim Gus Salam Ajukan Surat Non-Aktif dari Kepengurusan Karena Pilkada Serentak

Baca juga: Ngaku Tak Punya Kerjaan Tetap, Pria asal Nganjuk Mencuri Sepeda di Masjid Al Munawar Tulungagung

Baca juga: Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Disambut Lantunan Asmaul Husna saat Tiba di DPRD Bangkalan

Menurut informasi awal, ada sekitar 24 orang perwakilan pekerja dan buruh dari Jawa Timur yang akan mengikuti forum dialog bersama Mahfud MD

Sedangkan Pemprov Jatim akan langsung didampingi oleh gubernur bersama dengan sejumlah kepala OPD. Seperti Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Satpol PP, Kepala BPSDM Jatim dan sejumlah kepala OPD. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, usai aksi besar-besaran di Jawa Timur pekan lalu, Gubernur Khofifah secara khusus bertemu langsung dengan para perwakilan buruh dan pekerja. 

Seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI). 

Dari dialog yang dilakukan didapatkan adanya kesepakatan bahwa mereka ingin Gubernur menyampaikan surat khusus pada Presiden bahwa mereka tidak setuju dengan UU Cipta Kerja

Tidak hanya itu mereka juga meminta agar difasilitasi bertemu dengan Menkopolhukam guna memberikan pencerahan terkait substansi dari UU Cipta Kerja.

Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi perselisihan paham terkait UU Cipta Kerja.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved