Breaking News:

Berita Bangkalan

Hindari Petugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Bangkalan, Dua Pengusaha Matikan Ponsel

Kegiatan rutin pemantauan, pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan penanaman modal oleh DPMPTSP Bangkalan terkendala ulah para pelaku usaha.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana (kiri) didampingi Bagian Adminstrasi CV Ragil Barep, Rika Patricia (kanan) saat penempelan sticker ‘Bangunan Ini Tidak Berizin’ di perusahaan pengisian tabung oksigen khusus medis yang berlokasi di Jalan Sumber Sari Dalam, Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal, Senin (1/3/2021). 

Jemmi menyampaikan, pengecekan by system terhadap dua perusahaan ‘misterius’ tersebut diketahui, keduanya belum melengkapi komitmen perizinan seperti Izin Lokasi, Izin LIngkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

“Mereka hanya mempunyai NIB (Nomor Izin Berusaha),” katanya.

Kendati ponsel kedua pelaku usaha itu dimatikan, lanjut Jemmi, tidak akan menyurutkan langkah DPMPTS Bangkalan untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terkait pelaksanaan penanaman modal terhadap para pelaku usaha.

“Report nya tetap seperti itu. Tiga bulan lagi akan kami beri teguran. Jika belum juga mengurus kelengkapan lainnya, tiga bulan lagi kami beri teguran kedua. Kalau tetap tidak mengindahkan, pasti kami cabut izinnya,” tegas Jemmi.

Jemmi menyatakan, kegiatan rutin tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, meningkatkan pemahaman, dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal sekaligus memberikan kemudahan perizinan berusaha.

“Para pelaku usaha yang belum memiliki atau melengkapi perizinan berusaha, wajib segera mengurus dan melengkapi. Bisa secara online atau datang langsung ke Mall Pelayanan Publik DPMPTSP yang ada di Lantai III Bangkalan Plaza,” imbaunya.

Dalam pengurusan proses perizinan, Jemmi memastikan pihaknya akan memandu para pelaku usaha sebagai upaya memberikan kemudahan dalam layanan izin berusaha. Hal itu juga berlaku bagi perusahaan yang belum melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

“Kami akan berikan pedoman terkait pelaporan LKPM. Apabila LKPM tidak juga dilaksanakan dalam periode tertentu, kami akan tegur dan bahkan bisa dilakukan pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha (NIB) yang telah dimiliki pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun ini target Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Bangkalan melakukan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan terhadap 60 pelaku usaha usaha menengah-besar terkait wajib melakukan LPKM.

Termasuk terhadap 180 pelaku izin Usaha Mikro Kecil (UKM) serta melakukan pembinaan dan sosialisasi kemudahan berusaha terhadap 900 pelaku izin UKMM yang ada di 18 kecamatan. 

Halaman
123
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved