Muncul Penolakan Rencana Tambang Fosfat di Sumenep, Para Kiai dan Pengasuh Ponpes Datangi DPRD

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Sumenep Hijau (FSH) di Kabupaten Sumenep mendatangi kantor DPRD Sumenep, Rabu (10/3/2021).

Kedatangan sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Sumenep itu untuk menyatakan penolakan rencana penambangan fosfat.

Baca juga: Warga Madura Tewas Dibacok, Ada Luka Sabetan di Beberapa Bagian Tubuhnya, Polisi Buru Pelaku

Baca juga: Dibuang ke Tempat Sampah, Bayi Perempuan Kritis setelah Ditemukan Tanpa Pakaian, Alami Hipotermia

Di sana, mereka melakukan rapat dengar pendapat soal penambangan fosfat dengan wakil rakyat dan instansi di lingkungan Pemkab Sumenep.

Selain para kiai dan pengasuh ponpes, rapat ini juga dihadiri OPD Pemkab Sumenep, di antaranya perwakilan dari Bappeda, DPMPTSP dan Satpol PP Sumenep.

Mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, perwakilan fraksi-fraksi dan perwakilan  keorganisasian mahasiswa.

"Kami menolak segala proses yang mengarah pada rencana tersebut," kata Jubir Forum Sumenep Hijau, KH Moh Naqib Hasan.

Ia menyebut, jika nanti dibiarkan dan diizinkan, penambangan fosfat dipastikan berdampak buruk, baik terhadap lingkungan, sosial dan dari sektor lainnya.

Baca juga: Perumda Trunojoyo Sampang Ancam Hentikan hingga Putus Saluran Air Minum Pelanggan yang Menunggak

Baca juga: Biro Jasa Pembuatan SIM Beredar di Ponorogo, Pelaku Janjikan Langsung Jadi, Begini Kata Polisi

"Salah satu dampak misalnya, sumber air akan berkurangdan kemungkinan timbulnya konflik ditengah-tengah Masyarakat," katanya.

"Intinya kita menolak tambang fosfat di Sumenep dan segala proses yang mengarah pada hal itu, seperti perubahan Perda, penambahan titik fosfat, kita tolak total semuanya," tegasnya.

Dikonfirmasi Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, dari semua aspirasi tersebut katanya nanti akan segera membuat surat rekomendasi kepada Bupati Sumenep dan Pemprov Jatim.

"Kami kan sekarang sebagai publik hearing, ya kami akan buat surat rekomendasi dulu dan selanjutnya menjdi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah provinsi," kata Abdul Hamid Ali Munir.

Sebelumnya, aksi penolakan penambangan fosfat juga dilakukan sejumlah mahasiswa.

Mahasiswa yang tergabung daam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), FKMS, FPM, GARDA, FKPS, GEMPAR dan Semar mengelar unjuk rasa di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep di Jalan Trunojoyo, Selasa (9/3/2021).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan penambangan fosfat di Kabupaten Sumenep, Madura.