Pemilu 2024
Pemilu 2019 Memakan Banyak Korban Jiwa, Begini Sikap PPP Terkait Pemilu 2024
Pemilu 2024 diharapkan tidak terjadi seperti insiden yang terjadi pada Pemilu 2019. Seperti yang diketahui, banyak petugas yang gugur pada Pemilu 2019
lihat foto
Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan tidak terjadi seperti insiden yang terjadi pada Pemilu 2019.
Seperti yang diketahui, banyak petugas yang gugur saat bekerja pada Pemilu 2019.
Banyak sebab yang menimbulkan korban jiwa pada Pemilu 2019.
Melihat hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai perlu adanya antisipasi di Pemilu 2024 mendatang.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa mengatakan, berlangsungnya Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pilkada Serentak dalam satu tahun yang sama, adalah sebuah tantangan yang sangat serius dan sama sekali tak bisa dipandang sebelah mata.
Baca juga: Kepala Disnaker Jatim Sebut Tahun 2022 Berpeluang Tak Ada Penetapan UMK Pekerja di Jawa Timur
Baca juga: Jebak Korban Pakai Cewek Open BO Lalu Minta Uang Damai, Polisi Gadungan Diringkus Timsus Macan Agung
Baca juga: Alasan Cristiano Ronaldo Gak Bakal Hengkang dari Juventus ke Real Madird, ada Soal Gaji?
Dalam kerangka ini, PPP berpandangan penyelenggara Pemilu wajib mengambil pelajaran dari jatuhnya banyak korban jiwa dalam Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan serentak pada 2019 lalu.
"Kita harus menyiapkan Tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 sebagai satu paket yang terintegrasi," kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).
Nurhayati menambahkan, tahapan ketiganya harus dilakukan dalam rentang waktu yang sangat panjang.
Bahkan, jauh lebih panjang dibandingkan dengan rentang waktu yang kita sediakan untuk Tahapan Pileg, Pilpres maupun Pilkada Serentak selama ini.
Selain itu, ia menilai bahwa menyelenggarakan Pileg, Pilpres dan Pilkada tersebut harus dengan kualitas pengelolaan yang sangat baik.
Terutama, jumlah dan kualitas penyelenggara pemilu harus sangat ditingkatkan.
"Pendanaan harus benar-benar siap dengan alokasi yang tepat dan efisien.
Pengaman pemilu harus benar-benar mumpuni.
Sistem, mekanisme dan institusi hukum harus benar-benar siap dan kuat," ucap Nurhayati.
