Breaking News:

Berita Bangkalan

'Ngaji’ Bareng Anggota DPR RI, Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional dengan UU Cipta Kerja

‘Ngaji’ UU Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi itu menghadirkan para komisioner KPU Bangkalan, Bawaslu dan sejumlah pelaku usaha jasa konstruksi.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
‘Ngaji’ Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bidang Jasa Konstruksi bersama Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI, H Syafiuddin Asmoro di Rumah Makan Joglo, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Minggu (25/4/2021). 

Reporter: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Upaya-upaya pemulihan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 terus dilakukan pemerintah pusat.

Salah satunya melalui Undang-undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bidang Jasa Konstruksi.

Hal itu menjadi pokok bahasan dalam ‘Ngaji’ UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Bidang Jasa Konstruksi bersama Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI, H Syafiuddin Asmoro di Rumah Makan Joglo, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Minggu (25/4/2021).

“Di masa pandemi ini, semua serba sulit. Namun ada hal yang sangat urgensi secara konstitusional yang harus disosiaisasikan. Bahwa UU ini lebih sederhana terkait dengan kemudahan perizinan,” ungkap H Syafi.

Baca juga: Satu Personel KRI Nanggala-402 dari Bangkalan, Istri Serda Eko Prasetyo: Semoga Lekas Ditemukan

Baca juga: Saya Nebeng Celetuk Anies Baswedan Usai Bertemu dengan Khofifah di Madiun, ini yang Dibahas

Baca juga: Performa Liverpool Angin-Anginan, Gelandang Ungkap Penyebab, Mulai dari Kebobolan Hingga Loyo

‘Ngaji’ UU Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi itu menghadirkan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten, dan sejumlah pelaku usaha jasa konstruksi.

“Sebelumnya masih ada SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi), kewenangan pemerintah kabupaten yang ditandatangani bupati. Namun saat ini lebih disederhanakan dan dipermudah, cukup dengan piagam,” ungkap H Syafi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Bangkalan itu.

Dengan kemudaha tersebut, lanjutnya, para pelaku usaha jasa konstruksi tidak perlu lagi melakukan perizinan di daerah karena sudah ditangani pemerintah pusat. Berikut enam kemudahan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi dengan UU Cipta Kerja yang menjadi bagian dari UU Omnibus Law.

Penghapusan izin usaha jasa konstruksi dan hanya perlu sertifikat keahlian, Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional akan semakin ditingkatkan, Penerapan Online Single Submission (OSS) yaitu pengajuan perizinan berusaha berupa sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi konstruksi, dan nomor induk berusaha dilakukan melalui satu pintu OSS.

Dilanjutkan, Menguatkan masyarakat jasa konstruksi nasional dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan sertifikasi badan usaha, Pelaksanaan konsolidasi sertifikasi berupa konsolidasi sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan surat tanda registrasi arsitek, dan Integrasi data yang dimulai dari data jasa konstruksi, sertifikasi, pengalaman tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, serta di bidang pajak.

“Pelaku-pelaku jasa konstruksi di daerah akan bermunculan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kostruksi bisa dilakukan oleh pribumi-pribumi di daerah. Kalau dilakukan orang daerah, perputaran perekonimian dari SHU (Sisa Hasil Usaha) akan terkonsentrasi di daerah,” paparnya.

Selain itu, lanjut H Syafi, pemerintah akan mendorong para pelaku usaha di daerah, seperti halnya di Bangkalan dan Madura pada umumnya, agar mampu bersaing dengan para pelaku usaha jasa konstruksi berskala nasional.

“Ada kompetisi secara sehat, bahkan kami mendorong para pelaku usaha jasa konstruksi di daerah nantinya bisa mejadi pelaku usaha jasa konstrukis berskala naional,” pungkas H Syafi. (edo/ahmad faisol)

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved