Terkait Perpres 80 Tahun 2019, Ulama dan Kyai BASSRA Madura Akan Temui Jokowi dan Pimpinan DPR RI

“Kalau tidak sekarang kapan lagi, demi masa depan anak cucu kita. Kami berbicara dalam bingkai Madura,” ungkap H Syafi.

Ia menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) Madura sudah sangat mumpuni bahkan beberapa di antaranya menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan pusat. Di Kabinet Indonesia Maju, ada nama Mahfud MD asal Kabupaten Pamekasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ada pula politisi senior H Said Abdullah dari Kabupaten Sumenep. Ia menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kolaborasi keduanya diyakini H Syafi sangat mampu untuk mendorong tewujudnya implementasi Perpres 80 Tahun 2019.

“Jika kolaborasi antara Pak Mahfud dan Pak Said Abdullah disempurnakan dengan ‘song-osong lombhung’ (sinergitas) bersama para ulama, para kyai, para bupati di empat kabupaten, dan para anggota DPR Dapil Madura, urusan Madura selesai sudah,” jelas H Syafi..

Keselarasan visi semua elemen di Madura bersama pemerintah pusat dan DPR dalam bingkai ‘Membangun Madura’, diharapakan H Syafi bisa menelurkan payung hukum berupa undang-undang yang lebih mengikat sebagai produk baru selain perpres.

“Produk baru yang lebih memberikan jaminan kepastian, yakni berupa undang-undang. Misalkan menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Karena perpres itu sifatnya masih sunnah, kalau dengan undang-undang maka sifatnya menjadi wajib bagi pemerintah pusat untuk membangun Madura,” harapnya.

Seperti diketahui, bersama Surabaya dan Malang, Bangkalan diplot sebagai baigian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13. WPS merupakan program infrastruktur jangka pendek berupa pembangunan jalan tol untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam WPS.

Bahkan dalam Master Plan Surabaya Greater, Kabupaten Bangkalan diproyeksikan sebagai calon gerbang Ekspor-Impor Jawa Timur melalui pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis. Dengan pelabuhan tersebut, Bangkalan digadang sebagai salah satu kawasan penyangga perekonomian nasional.

Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Bulupandan direncanakan sebagai Kota Pelabuhan, poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa berskala nasional dan internasioanal.

H Syafi mamaparkan, total nilai invetasi yang dibutuhkan untuk empat kabupaten di Pulau Madura diproyeksikan menyentuh angka Rp 54 triliun. Dengan komposisi Kabupaten Bangkalan senilai Rp 44 triliun dan Rp 10 triliun untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di pesisir Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan diproyeksikan mencapai Rp 21 triliun, reaktivitas kereta api diproyeksikan senilai Rp 3 triliun, dan ada juga rencana pembangunan Madura Internasional Seaport City di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

“Jika semua ini terealisasi, semua akan dirasakan masyarakat empat kabupaten di Madura,” papar mantan anggota DPRD Bangkalan dan DPRD Jatim itu.

Ia menambahkan, upaya PKB sebagai inisiator lahirnya Undang-undang Pesantren tidak lain sebagai salah satu upaya mempersiapkan dan memperkuat SDM Madura yang unggul secara ukhrowi dan duniawi.

Koordinator BASSRA Pamekasan, KH Lailurrahman mengungkapkan, paparan informasi yang disampaikan H Syafi memiliki prospek bagus bagi Madura ke depan. Bahkan dirinya turut bersemangat setelah mendengar semangat orang Madura lainnya.

“Jangan main-main, harus betul-betul indah jalannya. BASSRA juga ingin go public, sekali tampil itulah BASRRA. Lahir batin, terutama batinnya (BASRRA) tidak bisa dibeli,” tegas Kyai Lailur.