Breaking News:

Berita Bangkalan

Terkait Perpres 80 Tahun 2019, Ulama dan Kyai BASSRA Madura Akan Temui Jokowi dan Pimpinan DPR RI

Diskusi sekaligus Serap Aspirasi para ulama dan kyai se Madura yang tergabung dalam BASSRA bersama Anggota Komisi V Fraksi PKB, H Syafiuddin.

TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Diskusi sekaligus Serap Aspirasi para ulama dan kyai se Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) bersama Anggota Komisi V Fraksi PKB, H Syafiuddin di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hamidy, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jumat (30/4/2021 malam. 

Ia menambahkan, sengaja mengundang H Syafiuddin sebagai nara sumber untuk dikarenakan selama ini belum pernah ada anggota DPR yang menganggarkan untuk kepentingan infrastruktur di Madura.

Dalam kesempatan itu, hadir sohibul bait Pengasuh Ponpes Al Hamidy sekaligus Ketua BASSRA, RK Mohammad Rofii Baidhowi, Koordinator BASSRA Kabupaten Sampang, KH Jakfar Sodiq, Pengasuh Ponpes Al Amin Kabupaten Sumenep, KH H Fauzi Tijani, dan Koordinator BASSRA Pamekasan, KH Lailurrahman.

Dari Kabupaten Bangkalan, selain Kyai Syafik hadir pula Pengasuh Ponpes Nurul Cholil Bangkalan, KH Imam Buchori Cholil dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bangkalan, KH Makki Nasir.

Anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI, H Syafiuddin Asmoro mengungkapkan, kesempatan roadshow sekaligus sowan kepada para ulama dan para kyai itu merupakan salah satu upaya menyatukan persepsi terkait pentingnya pembangunan Madura seperti yang tertuang dalam Pepres Nomor 80 Tahun 2019

Menurutnya, dibubarkannya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebagai otorita pembangunan dan pengembangan wilayah di Madura, merupakan sebuah momen bagi masyarakat Madura untuk bisa berinteraksi langsung ke pemerintah pusat untuk mempertanyakan perkembangan Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

“Kalau tidak sekarang kapan lagi, demi masa depan anak cucu kita. Kami berbicara dalam bingkai Madura,” ungkap H Syafi.

Ia menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) Madura sudah sangat mumpuni bahkan beberapa di antaranya menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan pusat. Di Kabinet Indonesia Maju, ada nama Mahfud MD asal Kabupaten Pamekasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ada pula politisi senior H Said Abdullah dari Kabupaten Sumenep. Ia menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kolaborasi keduanya diyakini H Syafi sangat mampu untuk mendorong tewujudnya implementasi Perpres 80 Tahun 2019.

“Jika kolaborasi antara Pak Mahfud dan Pak Said Abdullah disempurnakan dengan ‘song-osong lombhung’ (sinergitas) bersama para ulama, para kyai, para bupati di empat kabupaten, dan para anggota DPR Dapil Madura, urusan Madura selesai sudah,” jelas H Syafi..

Keselarasan visi semua elemen di Madura bersama pemerintah pusat dan DPR dalam bingkai ‘Membangun Madura’, diharapakan H Syafi bisa menelurkan payung hukum berupa undang-undang yang lebih mengikat sebagai produk baru selain perpres.

Halaman
1234
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved