Breaking News:

Berita Bangkalan

Terkait Perpres 80 Tahun 2019, Ulama dan Kyai BASSRA Madura Akan Temui Jokowi dan Pimpinan DPR RI

Diskusi sekaligus Serap Aspirasi para ulama dan kyai se Madura yang tergabung dalam BASSRA bersama Anggota Komisi V Fraksi PKB, H Syafiuddin.

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Diskusi sekaligus Serap Aspirasi para ulama dan kyai se Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) bersama Anggota Komisi V Fraksi PKB, H Syafiuddin di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hamidy, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jumat (30/4/2021 malam. 

“Produk baru yang lebih memberikan jaminan kepastian, yakni berupa undang-undang. Misalkan menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Karena perpres itu sifatnya masih sunnah, kalau dengan undang-undang maka sifatnya menjadi wajib bagi pemerintah pusat untuk membangun Madura,” harapnya.

Seperti diketahui, bersama Surabaya dan Malang, Bangkalan diplot sebagai baigian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13. WPS merupakan program infrastruktur jangka pendek berupa pembangunan jalan tol untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam WPS.

Bahkan dalam Master Plan Surabaya Greater, Kabupaten Bangkalan diproyeksikan sebagai calon gerbang Ekspor-Impor Jawa Timur melalui pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis. Dengan pelabuhan tersebut, Bangkalan digadang sebagai salah satu kawasan penyangga perekonomian nasional.

Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Bulupandan direncanakan sebagai Kota Pelabuhan, poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa berskala nasional dan internasioanal.

H Syafi mamaparkan, total nilai invetasi yang dibutuhkan untuk empat kabupaten di Pulau Madura diproyeksikan menyentuh angka Rp 54 triliun. Dengan komposisi Kabupaten Bangkalan senilai Rp 44 triliun dan Rp 10 triliun untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di pesisir Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan diproyeksikan mencapai Rp 21 triliun, reaktivitas kereta api diproyeksikan senilai Rp 3 triliun, dan ada juga rencana pembangunan Madura Internasional Seaport City di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

“Jika semua ini terealisasi, semua akan dirasakan masyarakat empat kabupaten di Madura,” papar mantan anggota DPRD Bangkalan dan DPRD Jatim itu.

Ia menambahkan, upaya PKB sebagai inisiator lahirnya Undang-undang Pesantren tidak lain sebagai salah satu upaya mempersiapkan dan memperkuat SDM Madura yang unggul secara ukhrowi dan duniawi.

Koordinator BASSRA Pamekasan, KH Lailurrahman mengungkapkan, paparan informasi yang disampaikan H Syafi memiliki prospek bagus bagi Madura ke depan. Bahkan dirinya turut bersemangat setelah mendengar semangat orang Madura lainnya.

“Jangan main-main, harus betul-betul indah jalannya. BASSRA juga ingin go public, sekali tampil itulah BASRRA. Lahir batin, terutama batinnya (BASRRA) tidak bisa dibeli,” tegas Kyai Lailur.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved