Soal Penyekatan Suramadu, Wali Kota Eri Cahyadi Tunggu Pemberlakuan SIKM dari Bupati Bangkalan

Reporter: Fatimatuz Zahroh | Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/6/2021) siang.

Koordinasi itu dilakukan setelah Eri Cahyadi menemui para pendemo dari Bangkalan di Balai Kota Surabaya. 

Seusai melakukan pertemuan tertutup yang juga dihadiri oleh Sekdaprov Jatim, Ketua Tim Kuratif Satgas Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi, Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto, dan jajaran Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.

Eri Cahyadi menyampaikan bahwa keputusan kelanjutan adanya penyekatan di Surabaya akan diputuskan oleh Pangdam/V Brawijaya. 

Sedangkan Kota Surabaya, pada prinsipnya menunggu pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari Bupati Bangkalan. Jika sudah ada SIKM, maka pemeriksaan di Kota Surabaya tidak perlu lagi dilakukan.

Baca juga: Usai Berembuk 30 Menit, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tutup Aksi Warga Madura dengan Sholawatan

"Sudah saya sampaikan ke Ibu gubernur dan insya Allah apa yang diinginkan (para pendemo) sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah di arahkan oleh Ibu Gubernur.

Sehingga nanti yang melakukan pengamanan daerah itu sifatnya sampai ke desa-desa dan kecamatan, kalau di Surabaya di Kelurahan," kata Eri mengawali jumpa pers usai pertemuan.  

Jika pengawasan dan pengamanan dari desa-desa telah berjalan dan kasusnya melandai maka menurut Eri, tidak perlu lagi ada penyekatan di jalan utama seperti saat ini yang dilakukan di Suramadu. 

"Namun semuanya nanti akan dirapatkan dan akan diambil keputusannya oleh panglima, harus seperti apa, tetap penyekatan dulu atau sudah dikuatkan mulai hari ini di tingkat desa setelah itu (penyekatan) tidak perlu lagi," tegas Eri Cahyadi. 

Jika pengamanan di tingkat desa, dimana jika memungkinkan pemeriksaan dan penyekatan dilakukan berbasis desa, dikatakan Eri, bahwa warga Bangkalan justru ingin membantu.

Sebab mereka lebih baik diterapkan pengetatan dengan sistem berbasis desa dibandingkan harus disekat di jalan utama.

Sehingga yang menjaga adalah mereka-mereka sendiri. 

"Insya Allah mereka akan saya ajak ketemu bupati Bangkalan sehingga tidak perlu lagi pemeriksaan di jalan-jalan, tapi di desa-desa. Tapi kembali lali ini masih dievaluasi Pak Pangdam, sambil menunggu kesiapan dari Bangkalan," tegasnya. 

Jika mulak hari ini atau besok Bangkalan sudah siap dengan melakukan penjagaan berbasis desa, maka hal itu akan lebih baik. Sehingga di Surabaya tidak perlu melakukan pemeriksaan.