Breaking News:

Berita Surabaya

Buruh dari FSPMI Gelar Demo di Gedung Grahadi Tolak Kenaikan UMP yang hanya 1,2 persen

FSPMI Jatim menyuarakan penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 hanya mencapai 1,2 persen

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Suasana Unjuk Rasa Yang Diikuti 300 buruh Se Jatim menolak kenaikan UMP. Mereka memenuhi depan Gedung Grahadi, Senin (22/11/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sekitar 300 buruh dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kab. Sidoarjo, Kabupatan maupun Kota Mojokerto, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten serta Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, hingga Kabupaten Tuban, memenuhi depan Gedung Grahadi, Senin (22/11/2021).

Mereka yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim menyuarakan penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 hanya mencapai 1,2 persen. Sehingga, para serikat pekerja itu meluapkan kekecewaannya sebagai bentuk kebijakan politik Upah Murah.

Massa aksi mulai berangkat dari daerah masing masing untuk bertemu di titik kumpul utama di Frontage Ahmad Yani, tepatnya depan Rolyal Plaza sekitar pukul 12.00 WIB, untuk kemudian bergerak bersama sama ke Gedung Negara Grahadi.

Setibanya di lokasi, sempat ada sedikit gesekan salah satu aparat keamanan dengan salah satu peserta unjuk rasa. Meski demikian, konflik yang terjadi akhirnya berhasil diredam dengan cepat sehingga tidak memperparah situasi.

Nuruddin Hidayat, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, mengatakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp  1.891.567,12 naik sebesar Rp. 22.790, dari UMP Jawa Timur tahun 2021 sebesar Rp 1.868.777,08. 

Baca juga: UMP Jatim 2022 Diputuskan Naik Sebesar Menjadi Rp 1.891.567, Pemprov Ungkap Prosesnya

"Penetapan upah minimum provinsi atau UMP Jawa Timur tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tertanggal 20 November 2021," ujarnya, di sela sela aksi.

Menyikapi kebijakan tersebut, kata Nuruddin, pihaknya menolak dengan tegas keputusan itu. Menurutnya, ketetapan tersebut menunjukkan gubernur tidak peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur, khususnya buruh yang terdampak akibat pandemi Covid 19. 

"Kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2022 tersebut setara dengan uang lima ratus rupiah perharinya, yang nilainya lebih besar dari pemberian seorang dermawan kepada orang yang meminta minta di pinggir jalan. Maka, kami inisiatif mengumpulkan uang lima ratus perak untuk dikembalikan kepada Gubernur," ungkapnya.

"Kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya 1,2% dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 1,92% ini artinya upah buruh tergerus inflasi dan mengakibatkan daya beli buruh menurun. Selain itu buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga 7,07% sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi pada saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2002 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu," imbuhnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, kewenangan Khofifah untuk menetapkan upah minimum baik itu UMP maupun UMK yang diamanatkan dalam undang undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah diubah dalam undang undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan kewenangan yang tidak perlu intervensi Menteri Ketenagakerjaan maupun Menteri Dalam Negeri. Sejatinya, gubernurlah yang mengetahui kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

"Kami Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur bersama aliansi serikat pekerja dan serikat buruh se Jawa Timur tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran, bahkan hingga mogok kerja masal untuk melawan politik upah murah," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved