Breaking News:

UMK 2022

Usulan UMK 2022 Jawa Timur Telah Disampaikan, Simak Pengumuman Nilai Besaran UMK Terbaru

Himawan menegaskan bahwa dari 38 kabupaten kota yang ada di Jatim seluruhnya sudah menyampaikan usulan besaran UMK tahun 2022.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Aqwamit Torik
pixabay
Ilustrasi gaji - Simak pengumuman UMK 2022 Jatim 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo memastkkan bahwa hari ini adalah hari terakhir penyampaikan usulan besaran UMK tahun 2022 dari kabupaten kota di Jatim. 

Hingga sore ini, Rabu (24/11/2021), Himawan menegaskan bahwa dari 38 kabupaten kota yang ada di Jatim seluruhnya sudah menyampaikan usulan besaran UMK tahun 2022. Namun ada tiga yang belum lengkap berkas fisiknya. 

Untuk itu, secara bertahap mulai hari ini hingga Senin pekan depan atau tanggal 29 November 2021, pihaknya beserta tim dewan pengupahan akan segera melakukan pleno untuk membahas usulan UMK yang telah masuk. 

"Alhamdulillah sudah masuk semua, tapi yang lengkap ada 35 daerah, tiga yang lain belum mengirimkan fisik atau hard copy nya," kata Himawan pada TribunMadura.com. 

Baca juga: Mana yang Tertinggi? Simak Daftar Kenaikan UMP di Pulau Jawa, Mulai Jakarta, Yogya Hingga Jawa Timur

Lebih lanjut ia menjelaskan, meski sudah mengantongi besaran UMK yang diusulkan masing-masing daerah namun pihaknya belum bisa mempublish berapa besaran masing-masing usulan. 

"Angkanya belum bisa kita publish ya. Hari ini yang jelas hari terakhir. Maka hari ini kita akan rapatkan, untuk nanti diumumkan tanggal 30 November 2021" tambahnya. 

Dari usulan yang masuk, nantinya Pemprov Jatim akan mengevaluasi terkait variable rumusan, pola yang digunakan harus sama dengan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan UMP yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dasar aturannya sama seperti UMP. Di Jatim beruntung karena angka inflasi masing-masing kabupaten kota ada. Kalau dulu kan pakai angka inflasi nasional. Kalau sekarang boleh menggunakan angka inflasi kab kota masing-masing," tegasnya. 

Dari pola rumusan itu, maka untuk UMK tahun 2022 mendatang dipastikan Himawan tidak akan merata. Ada yang naik dan ada yang tidak naik. Sebab nilai pembaginya untuk setiap daerah tidak sama. 

"Teman-teman serikat juga sudah menghitung sesuai dengan pola dan rumusan yang ada kemudian memasukkan nilai angka data dari BPS, di dalam ring satu menurut simulasi ada yang naik ada yang tidak naik. Kalau Surabaya dalam simulasinya naik," tambah Himawan. 

Akan tetapi Himawan menegaskan Pemprov Jatim dalam penetapan UMK berbeda halnya dengan UMP. Untuk UMP memang sesuai undang undang Gubernur wajib untuk menetapkan. Sedangkan UMK, Gubernur boleh menentukan UMK. 

"Artinya dalam kondisi tertentu misalnya dalam kondisi tidak ada rumusan yang diusulkan maka ya sudah pakai angka UMK tahun yang berjalan," cetusnya. 

Oleh sebab itu, selama usulan besaran UMK telah masuk, maka akan diperiksa kesesuaian dengan aturannya. Kalau sudah sesuai maka akan segera diplenokan untuk disetujui. 

(Fz/fatimatuz zahroh) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved