Berita Nganjuk

Mulai 2022, Surat Keterangan Tidak Mampu Tak Lagi Berlaku, Pemkab Nganjuk Cari Solusi untuk Warganya

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Jaminan Sosial Kemasyarakatan tidak berlaku mulai tahun 2022 mendatang,

ISTIMEWA/TRIBUNMADURA.COM
Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi saat menggelar rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait mulai tidak berlakunya SKTM pada tahun 2022. 

TRIBUNMADURA.COM, NGANJUK - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Jaminan Sosial Kemasyarakatan tidak berlaku mulai tahun 2022 mendatang.

Regulasi baru SKTM Jaminan Sosial Kemasyarakatan ini membuat Pemkab Nganjuk berupaya mencari solusi terbaik.

Sebab, sejumlah warga tidak mampu di Kabupaten Nganjuk masih membutuhkan bantuan layanan kesehatan cukup besar.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk masih berupaya mencari solusi terkait penonaktifan SKTM untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat bersama BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan.

Serangkaian kegiatan rapat koordinasi terus dilakukan Pemkab Nganjuk SKTM Jaminan Sosial Kemasyarakatan tersebut dinonaktifkan mulai Januari 2022 mendatang.

"Kami masih terus berupaya melakukan hitung-hitungan data warga miskin yang layak mendapat bantuan jaminan kesehatan tersebut," kata Marhaen Djumadi, Kamis (16/12/2021).

"Khawatirnya mulai tahun 2022 akan banyak warga miskin yang tidak lagi mendapat layanan kesehatan tanpa biaya," sambung dia.

Di Kabupaten Nganjuk, dikatakan Marhaen Djumadi, ada sekitar 850 ribu warga yang mendapatkan jaminan kesehatan.

Mereka terdiri dari 550.975 orang mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat, sebanyak 15.933 orang mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Provinsi Jatim, sebanyak 34.11 orang mendapat bantuan jaminan kesehatan dari Pemkab Nganjuk, dan sekitar 239.762 orang peserta jaminan sosial secara mandiri atau umum.

"Untuk Pemkab Nganjuk diupayakan ada tambahan 10.000 orang penerima jaminan kesehatan, sehingga total ada 44.000 orang yang menerima jaminan sosial kesehatan dari Pemkab Nganjuk," ucap Marhaen Djumadi.

Disamping itu, ungkap Marhaen Djumadi, dalam program jaminan kesehatan tersebut sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri penerima bantuan jaminan kesehatan harus memiliki kartu.

Dengan demikian tidak lagi dapat dilakukan pengumpulan biaya kesehatan di Rumah Sakit dari siapa saja yang sakit baru dibayar oleh Pemda dari angaran yang telah disediakan.

"Inilah yang sulit, nantinya warga miskin yang sakit bila tidak memiliki kartu jaminan kesehatan bisa tidak lagi gratis berobat di rumah sakit," ucap Marhaen Djumadi.

Oleh karena itu, tambah Marhaen Djumadi, pihaknya telah meminta dilakukan validasi dan pengecekan ulang seluruh data warga miskin penerima bantuan jaminan kesehatan.

Apabila ditemukan penerima jaminan kesehatan dinilai sudah mampu maka bantuan yang diterima bisa dialihkan ke warga miskin lain yang diniali layak dan sangat membutuhkan bantuan kesehatan.

Selanjutnya, imbuh Marhaen Djumadi, Pemkab Nganjuk berencana akan bekerja sama denan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk dalam penyediaan bantuan biaya kesehatan bagi warga miskin.

Dana tersebut bisa diwujudkan sebagai dana hibah untuk kesehatan warga miskin Kabupaten Nganjuk.

"Ini dikarenakan setidaknya berdasar data BPS menunjukkan masih ada sekitar 125.000 warga miskin yang belum tercover bantuan jaminan kesehatan dan akan terbentur aturan dinonfaktifkanya SKTM," tutur Marhaen Djumadi. (aru/Achmad Amru Muiz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved