Berita Surabaya

Mulai Bersuara Pihak yang Merasa Janggal dengan Putusan Hakim non aktif Itong saat Pimpin Sidang

Mereka mulai bersuara bahwa perkara yang pernah dipegang oleh Itong dan Hamdan itu ada kejanggalan dalam putusan perkara

Editor: Samsul Arifin
Pexels
Ilustrasi palu peradilan - Mulai bermunculan pihak yang dirugikan atas kejanggalan Kepemimpinan hakim non aktif Itong dan Panitera Moh Hamdan 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Tak cukup 1 kasus, hakim non aktif PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dan Panitera Moh Hamdan kini disorot beberapa pihak yang merasa dirugikan. 

Mereka mulai bersuara bahwa perkara yang pernah dipegang oleh Itong dan Hamdan itu ada kejanggalan dalam putusan perkara. 

Seperti yang dirasakan pihak Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera (CHHS).

Pada tahun 2021, Yayasan CHHS menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Mulya Hadi dkk atas kepemilikan tanah seluas 3.150 meter persegi di Kelurahan Lontar.

"Saat itu yang menyidangkan perkara klien kami adalah Itong selaku ketua majelis hakim dan paniteranya Hamdan," tutur Ronald di kantornya, Rabu (27/7).

Menurut Ronald, Yayasan CHHS telah menguasai tanah tersebut selama puluhan tahun berdasarkan beberapa Sertifikat HGB.

"Sejak dekade 1990-an klien kami telah memiliki dan menguasai tanah tersebut yang berada di Kelurahan Lontar (yang tadinya termasuk wilayah Kelurahan Pradah Kali Kendal)," jelasnya.

Lebih lanjut Ronald mengungkapkan adanya beberapa kejanggalan saat perkara gugatan kliennya tersebut. Pertama, pengadilan gugatan itu berlangsung sangat singkat, tidak sampai sebulan (13 April-11 Mei 2021).

"Pihak yayasan tidak mengetahui tentang putusan tersebut. Karena digugat tanpa sepengetahuan tergugat. Selain itu klien kami tidak pernah menerima panggilan sidang tersebut,” ungkap Ronald Talaway.

Dalam amar putusannya, kata Ronald, hakim menyatakan yayasan melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana isi gugatan Mulya Hadi dkk.

Baca juga: Permintaan nonaktif Hakim Itong Dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Sidang secara Offline

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

"Putusannya verstek. Hakim menyatakan pihak yayasan kehilangan haknya dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp1 miliar kepada Mulya Hadi dkk penggugat. Semua barang bukti belum pernah diperiksa, sehingga semuanya merupakan bukti baru,” kata Ronald.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, sambung Ronald, pihak Yayasan CHHS mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. “Kita juga sudah menerima kontra memori peninjauan kembali yang diajukan pihak Mulya Hadi dkk,” imbuhnya.

Ronald membeberkan bahwa merunut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Surabaya, kata Ronald, kasus ini disidangkan dengan nomor perkara 346/Pdt.G/2021/PN Sby. Yayasan yang telah menguasai tanah tersebut dengan 4 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dikalahkan oleh hakim dari gugatan Mulya Hadi dkk yang hanya berdasarkan Petok D.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved