Aliansi BEM se-Pamekasan Berteriak Tolak Kenaikan Harga BBM di depan Kantor DPRD, Ancam Blokade SPBU

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, demonstrasi di depan gedung DPRD Pamekasan, Madura, Senin (5/9/2022).

Kedatangan sejumlah mahasiswa itu menolak kenaikan harga BBM Subsidi.

Saat demonstrasi berlangsung diwarnai aksi bakar ban mobil bekas oleh massa aksi.

Orator Aksi, Saiful Bahri mengatakan, demonstrasi ini serentak setiap wilayah di Indonesia untuk menolak kenaikan harga BBM Subsidi. 

Kata dia, kebijakan pemerintah menaikan BBM tidak mempertimbangkan keadaan rakyat kecil yang mayoritas bekerja sebagai pedagang, angkutan umum dan ojek.

Saiful juga menilai pemerintah menaikan harga BBM Subsidi hanya demi menyelamatkan APBN semata, bukan memikirkan nasib masyarakat miskin yang saat ini tengah fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Bagi kami kebijakan itu tidak pro rakyat dan hanya berputar mempertahankan makro ekonomi, tanpa mempedulikan kemampuan rakyat," teriak Saiful Bahri di depan Kantor DPRD Pamekasan.

Sejumlah massa aksi itu ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam.

Ia mengatakan, pro terhadap nasib masyarakat.

Baca juga: Kolaborasi Apik PWI Pamekasan dan Polres, Gagas Kelas Inspiratif Mudah Jadi Polisi

Kumpulan Berita Lainnya seputar Pamekasan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Mengacu dari itu pihaknya juga menolak kenaikan harga BBM yang kini banyak menuai pro-kontra dari berbagai pihak.

Dirinya berharap pemerintah mencabut keputusan tersebut.

Sebab momen kenaikan harga BBM yang dilakuan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran. 

"Kita saat ini sedang fokus pemulihan ekonomi yang baru saja di landa pandemi Covid-19," kata Khairul Umam.

Umam juga berkomitmen akan mendukung adanya gerakan yang akan dilakukan mahasiswa Pamekasan ini.

Penuturan dia, pembangunan ekonomi dengan adanya kenaikan ini biasanya karena ada inflasi. 

Ia mengaku sepakat ingin mendesak Presiden untuk mencabut kenaikan BBM itu karena dinilai waktunya tidak tepat.

"Kami akan ikut mengawal penolakan BEM Pamekasan ke DPR RI di Jakarta," janjinya.

Umam juga berjanji, hasil kesepakatan dirinya dengan sejumlah Aliansi BEM SE Pamekasan itu akan diserahkan ke pemerintah pusat agar melakukan peninjauan kembali.

Namun ia meminta mahasiswa dan masyarakat yang protes terhadap kenaikan harga BBM ini tidak boleh anarkis dan harus melalui prosedur yang tepat. 

"Teman-teman mahasiswa tidak mungkin melakukan pemblokiran SPBU jika pemerintah sudah berpihak terhadap masyarakat," pintanya.