Bupati Bangkalan Tersangka KPK

Bupati Bangkalan Jadi Tersangka KPK Ternyata Rahasia Umum? Inilah Respon Anggota DPRD Bangkalan

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan itu lebih memilih untuk mendengar penetapan tersangka terhadap Ra Latif melalui rilis secara resmi dari KPK.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron dalam gelar Panen Raya Bersama Kelompok Tani Sejahtera Gading Timur di Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Rabu (24/2/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Respon anggota DPRD Bangkalan pasca Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menjadi tersangka KPK.

Ternyata penetapan Bupati Bangkalan menjadi tersangka KPK ini bukan hal yang mengejutkan.

Namun sudah menjadi rahasia umum.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) telah menyandang status tersangka.

Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Adik Fuad Amin yang Jadi Tersangka KPK

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Seiring dengan tindakan penyidikan atas dugaan perkara suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Hal itu disampaikan Alex saat mendampingi Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK dalam kesempatan berkenalan dengan awak media di Ruang Media Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

“Ya pasti kalau sudah ada penyidikan, sudah ada tersangkanya kan. Umumnya kalau ada pencekalan nggak mungkin kan di tingkat penyelidikan kita cekal, berarti sudah naik ke penyidikan. Sehingga ada upaya paksa di sana, upaya paksa nya apa? Dilakukan penggeledahan dan penyitaan, sudah kita lakukan kan. Berarti statusnya udah penyidikan,” tutur Alex.

Baca juga: Bupati Bangkalan Tersangka KPK, Abdul Latif Amin Imron Ikuti Jejak Kakak yang Tersandung Korupsi

Sejatinya, status penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap Bupati Ra Latif sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat maupun ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Namun, khalayak lebih memilih untuk menunggu rilis resmi dari para petinggi KPK di Jakarta.

Seperti yang diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangkalan, Mahmudi.

Politisi senior yang juga tercatat sebagai Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan itu lebih memilih untuk mendengar penetapan tersangka terhadap Ra Latif melalui rilis secara resmi dari KPK.

“Jangan dulu, kita silent (diam) dulu. Karena sejauh ini saya juga belum jelas. Pihak KPK hingga sejauh ini hanya melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa kantor OPD, belum secara resmi menggelar rilis,” singkat Mahmudi kepada Surya melalui sambungan selulernya.

Serangkaian kegiatan penggeledahan oleh petugas KPK dilakukan sejak Senin (24/10/2022).

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved