Pemkab Pamekasan Entaskan Angka Stunting Hingga 30 Persen, Pemkab Bondowoso Belajar Caranya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura menerima rombongan pejabat dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung, Ronggosukowati, Senin (6/3/2023) siang.

Rombongan pejabat dari Pemkab Bondowoso tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati, Irwan Bachtiar Rachmat.

Ia didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemkab Bondowoso.

"Maksud saya dan rombongan datang ke sini mau belajar berkaitan dengan masalah stunting, karena informasi di Kabupaten Pamekasan bisa menurunkan sampai 30 persen angka stuntingnya. Kami masih sekitar 5 persen, padahal target nasional 2024 ini minimal sudah harus 14 persen, ini yang akan kami belajar caranya bagaimana," kata Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat mengawali sambutannya.

Dia menyampaikan, angka stunting hasil survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di Kabupaten Bondowoso. 

Baca juga: Covid-19 Varian Orthrus Masuk ke Indonesia, Ketua Satgas RSUD SMART Pastikan Belum Masuk Pamekasan

Hal itu yang menjadi salah satu faktor penghambat penanganan stunting di daerahnya.

"Karena sampling nya tidak sesuai dengan jumlah populasi yang ada di Bondowoso, sehingga debat antara kami dengan Dinas Kesehatan. Lah, Pamekasan ini bagaimana, ini yang harus kami belajar banyak, sehingga target nasional menjadi 14 persen itu Bondowoso bisa tercapai," inginnya.

Pihaknya juga ingin mengetahui langkah strategis yang dilakukan Pemkab Pamekasan untuk menurunkan angka stunting dari 38 persen menjadi 8 persen. 

Sehingga, pihaknya memilih Kabupaten Pamekasan sebagai rujukan studi tiru lantaran penanganan angka stunting yang sangat sukses.

"Kemudian langkah-langkah strategis, atau langkah kongkrit, baik intervensi secara sensitif atau intervensi secara spesifik, kolaborasinya bagaimana, ini yang akan kami tiru nanti di Bondowoso, sekaligus bagaimana tim PKKnya," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga menginginkan ada kolaborasi serius antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. 

Utamanya dalam hal penganggaran melalui dana desa untuk penanganan angka stunting tersebut, sehingga tidak hanya menjadi tanggungjawab penuh pemerintah kabupaten.

"Mungkin ada strategi khusus yang ada di desa atau bagaimana, pelibatan kepala desa itu bagaimana juga, kami juga menginginkan nanti ada skema pembiayaannya bisa dianggarkan dari dana desa. Di Pamekasan ini bagaimana penggunaan dana desanya, ini yang perlu kami gali informasi, sehingga nanti kami terapkan di Kabupaten Bondowoso," tanya dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin menyampaikan, pihaknya melibatkan beberapa pihak untuk menggenjot pengurangan angka stunting, sekitar ada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat, termasuk tim penggerak PKK yang aktif hingga ke desa-desa.