Guru Demo Tuntut SK PPPK

Guru Demo Tuntut SK PPPK, Korlap Sebut Bentuk Kekecewaan Harapan Guru yang Tak Kunjung Terwujud

Puluhan guru tersebut juga menggeruduk gedung legislatif Sampang pasca menggelar aksi demo di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Selasa (21/3/2023).

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Puluhan demontran saat menggeruduk gedung legislatif Sampang pasca menggelar aksi demo di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Selasa (21/3/2023). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura juga menjadi sasaran kegeraman para guru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang (FGHLPGKS).

Terbukti, puluhan guru tersebut juga menggeruduk gedung legislatif Sampang pasca menggelar aksi demo di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Selasa (21/3/2023).

Hal itu dilakukan lantaran mereka kecewa karena wakil rakyat  tidak sedikitpun memiliki rasa peduli atas nasib 519 guru honorer yang lulus Passing Grade 2022 hingga kini belum memiliki SK PPPK.

"Harusnya para guru tak perlu menunjukkan rasa sebagai bentuk refleksi dari kekecewaan jika para dewan mau bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, tapi kenyataannya tiga kali kami mengirim surat kemeja mereka dan tidak cukup membuat mereka iba," kata Zainuddin selaku Korlap Aksi.

Baca juga: BREAKING NEWS Guru Honorer di Sampang Gelar Aksi Demo, Tak Kunjung Dapat SK PPPK

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Rasa kesal para demonstran semakin menjadi-jadi saat berada di depan gedung DPRD karena mereka tak kunjung ditemui satupun anggota legislatif.

Sehingga demontran memaksa masuk ke dalam gedung, akibatnya saling dorong pun terjadi antara guru dengan pihak kepolisian.

Setelah upaya masuk secara paksa gagal, para demonstran membakar atribut aksi seperti selebaran poster hingga akhirnya sejumlah anggota dewan menemui demontran.

Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyampaikan jika nasib para guru honorer sejak menjadi perhatian DPRD Sampang, sehingga akan memfasilitasi semampu mungkin.

Dengan demikian, pihaknya telah melakukan pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan dan BPKAD Sampang.

Dengan tujuan membicarakan persoalan yang dikeluhkan para guru honorer di dalam gedung karena dinilai lebih efektif.

"Awalnya saya ingin mengajak berbicara di dalam agar bisa berbicara dari hati ke hati dan kenapa kami lambat karena kami juga melakukan rapat barusan," pungkasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved