Presiden dan Panglima TNI Diminta Tegas soal KKB Papua, GM FKPPI: Diplomasi Perlu, Militer Wajib

TRIBUNMADURA.COM, JAKARTA - Kontak senjata TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang menyebabkan enam prajurit meninggal mendapat perhatian serius dari GM FKPPI. Ormas pemuda anak-anak tentara dan polisi itu minta pemerintah dan Panglima TNI bersikap tegas terukur.

GM FKPPI juga menentang segala dan mengecam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua.

"Kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan memperbesar penderitaan bagi orang-orang yang terlibat dalam konflik, baik itu pihak TNI maupun masyarakat sipil yang tidak berdosa," ucap Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono.

Diketahui, sebanyak enam orang anggota TNI yang tergabung dalam Tim Gabungan Satgas Yonif 321/GT dan Kopassus dilaporkan meninggal dalam kontak tembak dengan KKB Sabtu (15/4/2023). Peristiwa penyerangan itu terjadi pada pukul 16.30 WIT.

Penyerangan terjadi pada 36 anggota TNI yang menjalankan tugas di perbatasan. Mereka berasal dari Tim Badak 1, Badak 3, Candraca 2, dan Candraca 11 Pos Mugi. Prajurit ini berasal dari kesatuan Satgas Yonif 321/GT dan Kopassus.

Atas kejadian ini GM FKPPI mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB, yang telah menyebabkan banyak korban dan kerusakan di Papua.

"GM FKPPI mendorong semua pihak untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara damai dan dialog. Melalui dialog, perbedaan pendapat dapat dicari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan," jelas Didik.

Sementara, Ketua PD XII GM FKPPI Jatim Ir R. Agoes Soerjanto menambahkan, GM FKPPI mengajak semua pihak membangun Papua bersama-sama untuk Papua.

"Semua komponen bangsa perlu konsentrasi ke Papua untuk ibu pertiwi. Kita berpikir untuk Papua," kata Agoes.

Khusus untuk KKB yang menyerang TNI, GM FKPPI berharap mereka menyerahkan diri. "Jangan sampai kekuatan militer turun ke Papua untuk menyelamatkan rakyat dan ibu pertiwi," tandasnya.

Untuk itu sebagai anak TNI Polri, GM FKPPI minta pemerintah dalam hal ini presiden dan Panglima TNI tegas menyikapi peristiwa ini. "Diplomasi memang perlu, tapi ketegasan militer juga wajib dilakukan," tegas Agoes.

Ketegasan itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi ibu pertiwi dan rakyat Papua. "Saya yakin dengan bersama-sama, kita semua mampu mengatasi problem Papua," tandasnya.