Ratusan Pedagang Pasar Srimangunan Sampang Turun Jalan, Tolak Rencana Relokasi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Penolakan terhadap rencana relokasi pedagang Pasar Tradisional Srimangunan ke Pasar Margalela, Kabupaten Sampang, Madura terus berlanjut.

Tak tanggung-tanggung, kali ini ratusan pedagang Pasar Tradisional Srimangunan lebih memilih mogok berjualan, untuk menggelar aksi turun jalan, Kamis (24/8/2023) siang.

Pantauan dilokasi, demontran memulai aksi mulai dari depan Pasar Tradisional Srimangunan. Kemudian menyusuri jalan KH Wahid Hasyim dengan dilengkapi atribut demo.

Terdapat dua lokasi tujuan aksi, pertama para demonstran mengepung gedung DPRD Sampang, lalu bergeser ke Kantor Pemkab Sampang.

Para demontran sadar, kebijakan rencana relokasi merupakan keputusan dari Pemkab Sampang, namun mereka ingin mengunjungi DPRD setempat.

Baca juga: Cerita Pedagang Terdampak Relokasi ke Pasar Sore Sampang: 10 Tahun Berjualan Berakhir Keteteran

Informasi lengkap dan menarik Berita Madura lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Alasannya, ingin meminta kepastian dari pihak legislatif atas dukungan menolak kebijakan relokasi. Sebab meski sudah berulang kali melaksanakan audensi dengan DPRD Sampang, sejauh ini masih belum ada kepastian.

"Cabut SK relokasi pasar dan bubarkan team percepatan relokasi pasar" teriak salah satu orator, Moh Iksan Budiyono saat di tengah aksi demo.

Ia menegaskan aksi ini merupakan murni dari keputusan pedagang, karena dampak relokasi sangat merugikan, terutama omset berjualan di tempat baru dan hilangnya langganan.

"Tidak ada sedikitpun unsur politik dalam aksi ini, kami melangkah demi rakyat," ucap pria yang juga sebagai sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Sampang.

Tidak membutuhkan waktu lama, sejumlah anggota DPRD Sampang menemui demontran, termasuk Wakil ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima.

Fauzan Adima menanggapi keluhan para demontran, di mana pihaknya berjanji akan selalu pasang badan di depan keluhan masyarakat, menolak relokasi pedagang.
"Rakyat harus dilindungi dan kekayaan khususnya di Sampang merupakan milik rakyat," terangnya.

Dirinya percaya jika pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan kebijakan hingga menyengsarakan masyarakat. Sehingga dirinya menyarankan untuk berbicara baik-baik dengan pemerintah daerah.

"InsyaAllah inspirasi pedagang akan didengar," pungkasnya.