Berita Madura

Formasi Rekrutmen P3K Tahun 2023, Ini Harapan Ketua Komisi 1 DPRD Sumenep untuk Pemerintah

Menurut Darul, rekrutmen PPPK merupakan ikhtiar negara untuk memastikan pelayanan dan proses pemenuhan hak-hak warga negara.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ficca Ayu
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Foto Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Formasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapatkan atensi dari Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath.

BKPSDM Sumenep sebelumnya menyebutkan, kuota formasi P3K Sumenep sebanyak 311 orang.

Menurut Darul, rekrutmen PPPK merupakan ikhtiar negara untuk memastikan pelayanan dan proses pemenuhan hak-hak warga negara.

"Proses rekrutmen ini harus menjadi ikhtiar bersama bahwa kita sebagai satu bangsa, hendak memastikan hak-hak warga negara ditunaikan dengan sebaik-baiknya," tegas Darul Hasyim Fath pada TribunMadura.com, Rabu (13/9/2023).

Darul juga memberi catatan pada formasi guru dan nakes. Sebagai legislator dari kepulauan, ia akan berupaya untuk memastikan distribusi formasi PPPK ini memerhatikan pemerataan yang proporsional antara daratan dan kepulauan.

Baca juga: Ketua Bawaslu Tuding KPU Bangkalan Juga Diduga Melanggar Kode Etik dalam Proses Rekrutmen PPK

Baca juga: Bawaslu Bangkalan Perpanjang Rekrutmen Panwascam, untuk Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan

"Kita ingin memastikan, bahwa jembatan emas kemerdekaan ini benar-benar memberi kita makna berdaulat, terutama bagaimana negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata," paparnya.

Seperti diketahui, untuk rincian kuota 311 PPPK tahun 2023 yakni, formasi guru 183 orang, formasi teknis 64 dan formasi nakes 64.

"Kita juga harus memastikan, formasi guru yang besar ini harus menjadi momentum perbaikan terhadap kualitas pendidikan. Tentunya, kita tidak ingin lagi mendengar keluhan ada sekolah kekurangan guru," jelasnya.

"Kita juga tidak ingin mendengar ada orang sakit tidak ditangani secara maksimal," imbuhnya.

Lebih lanjut Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan itu juga menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal proses rekrutmen PPPK ini berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Selaku yang mendapatkan mandat dari rakyat, sudah akan menunaikan tugas dan ikhtiar semaksimal-maksimalnya," tandasnya.

Baca Berita Madura lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved